Polri Luncurkan Vaksinasi Merdeka

halaman7.com Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Gerakan Vaksinasi Merdeka. Ini bagian strategi untuk mencapai target 70 persen vaksinasi sebagai hadiah di Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2021.

Gerakan Vaksinasi Merdeka (GVM) ini langsung diluncurkan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan itu merupakan kolaborasi dari Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, Kodam Jaya, Satgas Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mahasiswa, akademisi, beserta relawan.

GVM ini dilaksanakan mulai 1 Agustus hingga 17 Agustus 2021. Dengan target 3.060.000 orang disuntik vaksin pada Hari Kemerdekaan RI.

Kapolri mengatakan, kegiatan ini akan menyasar warga DKI khususnya yang belum mendapatkan suntikan vaksin. Disisi lain, diharapkan strategi percepatan vaksinasi massal seperti ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Terutama di wilayah Aglomerasi yang saling memengaruhi.

“Kami harapkan muncul dan bergelora di seluruh wilayah lain selain DKI. Tapi saya apresiasi DKI dalam hal ini Polda Metro sebagai inisiatornya,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Dengan segeranya terwujud target percepatan vaksinasi ini. Menurut Jenderal Pol Sigit, itu akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Mengingat, kesehatan menjadi prioritas di untuk bergeraknya aktivitas dan ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19.

“Karena dua hal ini tak bisa dipisahkan. Namun kesehatan tentunya jadi salah satu faktor atau syarat mutlak. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat bisa berjalan,” ucap Sigit.

Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam status PPKM Level 4. Dengan begitu, aktivitas atau mobilitas masyarakat masih dibatasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan assesmen di setiap wilayah Indonesia terkait dengan level PPKM. Sampai saat ini, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Dengan kata lain, penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat.

Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Kapolri menegaskan, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama dan sinergitas dari Pemerintah, Pemda, Satgas Covid-19, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya adalah percepatan vaksinasi dan penegakan Prokes yang ketat.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *