halaman7.com – Banda Aceh: Ibukota provinsi Aceh menjadi salah satu kota yang dijadikan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebagai daerah kajian dalam pengumpulan data dan informasi yang dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan nasional terkait keberlangsungan ketahanan Nasional.
Untuk itu, Tim Sekretariat Jenderal (Sekejen) Wantannas mendatangi Kota Banda Aceh untuk melakukan pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi itulah nantinya menjadi bahan dalam perumusan kebijakan nasional terkait keberlangsungan ketahanan Nasional.
Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi ini, Tim Sekretariat Jenderal Wantannas yang dipimpin Deputi Pengembangan Setjen Wantannas, Marsda TNI Dr Sungkono ini langsung menemui walikota Banda Aceh bersama unsur Forkompimda di Pendopo Walikota, Rabu 19 Februari 2020.
Kunjungannya ke Banda Aceh, Marsda TNI Sungkono membawa tim kajian daerah, yakni Pembantu Deputi Urusan Hankam, Brigjen TNI Mundasir SIP MM, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Militer dan Kepolisian Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas, Kolonel Inf Joko Setyo Putro dan Analis Kebijakan Bidang Pengembangan mobilisasi Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas, Kolonel Lek Ir Yufie Syafani.
“Tim bersama Forkompimda Banda Aceh melakukan diskusi terkait berbagai dinamika yang terjadi di Banda Aceh, baik dibidang perekonomian, Pendidikan, kerukunan beragama hingga capaian-capaian lain terkait progres pembangunan kota,” ujar Marsda TNI Sungkono.
Secara umum, Marsda TNI Sungkono yang pernah bertugas di Aceh sebagai Danlanud Iskandar Muda mengapresiasi kemajuan yang diraih Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Aminullah Usman. Menurutnya wajah Banda Acah sudah sangat indah dan telah berhasil melakukan pembangunan dalam banyak hal.
Marsda TNI Sugono mengatakan, keberhasilan pembangunan itu dapat dilihat dari beberapa indikasi, seperti aktifitas ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di ibukota Provinsi Aceh tersebut. Tentu ini menjadi bagian penting dalam sebuah tingkat pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut juga, kepada walikota dan Forkopimda Banda Aceh, Marsda TNI Sungkono meminta masukan-masukan untuk diajukan ke pusat terkait apa saja yang dibutuhkan Banda Aceh kedepannya. Masukan tersebut akan disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.
“Kami langsung di bawah presiden. Apa saja data dan informasi yang kami temukan di daerah, kita sampaikan ke Presiden sebagai bahan mengeluarkan kebijakan nantinya,” kata Marsda TNI Sugono.
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman dalam kesempatan ini menyampaikan sekilas tentang profil kota, capaian seperti berbagai prestasi dan penghargaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mempercepat kemajuan pembangunan.
Katanya, visi misi Banda Aceh prioritas di tiga bidang, yakni agama, ekonomi dan Pendidikan. Kota dengan luas 61 KM dan jumlah penduduk sekitar 265 ribu merupakan kota yang terus berbenah di berbagai sektor. Ia pun menceritakan sektor pariwisata yang terus digenjot untuk mensejahterakan masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan kerja keras semua pihak, sektor wisata mengalami kemajuan. Kenaikan kunjungan wisata terus meningkat dari 288 ribu tahun 2017 naik menjadi 510 ribu tahun 2019,” ungkap Aminullah.
Di bidang kehidupan beragama, Aminullah mengatakan meski ‘Kota Gemilang’ dihuni berbagai latar belakang etnik dan agama, tapi tidak pernah terjadi konflik. Kerukunan sangat terjaga dimana seluruh pemeluk agama bisa hidup berdampingan dan beribadah dengan nyaman.
Kondisi ini kemudian menuai penghargaan dari pemerintah pusat, yakni penghargaan kota terbaik penanganan konflik sosial dari Kemendagri dan Penghargaan Kota Peduli HAM yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-71 di Bandung 10 Desember 2019 lalu.
Dibidang Pendidikan, Banda Aceh menjadi kota referensi Pendidikan di Aceh dan telah mendapatkan penghargaan Ki Hajar. Dengan segala pencapaian yang ada, Aminullah juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam memimpin Ibukota Provinsi Aceh ini.
“Seperti dibidang pendidikan, meski kualitas pendidikan sudah mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia, tapi Banda Aceh masih membutuhkan infrastruktur demi meningkatkan kualitas pendidikan. Ini mohon perhatian Wantinnas dan menyampaikan ke Presiden Jokowi,” pinta Aminullah.[red 01]
