halaman7.com – Banda Aceh: Yayasan Beudoh Gampong (YBG) mengapresiasi semua langkah yang telah ditempuh gubernur, bupati dan walikota di Aceh dalam menangani pandemi Covid-19 yang telah mewabah lebih dari 200 negara di dunia dengan lebih dari 700.000 kasus sejak beberapa bulan terakhir.
Sejumlah keberhasilan telah dicapai diberbagai wilayah Indonesia, diantaranya jumlah pasien sembuh yang terus meningkat dan diperluasnya Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di beberapa provinsi, adalah langkah tepat untuk mencegah dan menghambat perluasannya.
Ketua Umum Yayasan Beudoh Gampong Prof Dr Eng Ir Teuku Abdullah Sanny MSc mengungkapkan, menyadari betapa besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat Aceh dengan adanya wabah pandemik ini. YBG telah melakukan rapat dan diskusi virtual dengan seluruh anggota berdarah Aceh yang tersebar di seluruh dunia.
Berdasarkan rasa cinta kepada bumoe Aceh dan rakyatnya, YBG merasa khawatir apabila terlambat dalam menangani masalah wabah ini, akan memberikan dampak yang tidak diinginkan akan meluas, yakni mulai dari krisis kesehatan, jumlah PHK yang akan bertambah banyak, pengangguran, krisis kelaparan, krisis sosial, sampai bisa saja terjadi krisis politik.
“Dengan adanya keadaan seperti ini YBG turut prihatin dan berparsipasi aktif dalam segala bidang kehidupan,” Prof Teuku Abdullah didampingi Sekum Ir TM Zulfikar MP, Kamis 7 Mei 2020.
Untuk itu, YBG merekomendasikan agar Pemerintah Aceh dan Bupati/Walikota di Aceh dapat melakukan hal serius dan fokus untuk melakukan hal-hal tepat dan bijak.
Ada lima langkah yang kiranya bisa diambil yakni pertama, Pemerintah provinsi, kabupaten/walikota se Aceh agar memperhatikan dan mengakomodasi saran-saran para ilmuwan terkait dan para ulama dalam mengimplementasikan PSBB sepenuhnya secara konsisten, tegas dengan sanksi jelas agar dapat memberikan kepastian kebijakan penanganan wabah Covid-19 saat ini pada masyarakat terutama mencegah tradisi orang Aceh untuk pulang gampong agar tidak memberikan dampak yang luas virus ini di Aceh.
Kedua, meningkatkan koordinasi antar lembaga serta mendorong peran serta semua kalangan dan mendorong partisipasi masyarakat secara agar bisa memperkuat ketahanan pangannya dengan cara melakukan Gerakan Ketahanan Pangan Aceh secara mandiri dengan cara-cara pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan mendorong pemanfaatan halaman rumah masing-masing dan ‘lahan tidur’ serta memperluas para nelayan untu kembali ke laut mencari kehidupan.
Ketiga, meningkatkan dukungan moral dan finansial bagi tenaga medis yang berada di garis depan penanggulangan wabah melalui ketercukupan penyediaan APD, penambahan peralatan kesehatan, serta pengaturan sistem kerja yang lebih sehat, serta menjaga kenyaman para dokter itu sendiri dalam menjalankan tugas besar bangsa ini.
Keempat, hendaknya Pemerintah Daerah memfokuskan anggaran untuk memperkuat Jaringan Pengaman Sosial (JPS) agar dapat menahan munculnya gejolak sosial masyarakat dalam masa stay at home mengingat penghasilan mereka menjadi nihil pada era PSBB ini dan untuk sementara mohon menunda program-program lain-lainnya.
Kelima, mengedepankan kepentingan masyarakat Aceh dengan cara mengutamakan dan mengembangkan semua kearifan local budaya Aceh (local wisdom) agar bisa meningkatkan taraf kesehatan dan kebersihan masyarakat serta produktivitas ekonomi dengan melakukan Gerakan Wakaf Permodalan bagi petani, nelayan, dan UMKM secara mendiri dan berdaulat untuk lepas dari krisis kemiskinan dan gejolak sosial yang bisa menjadi parah lagi dimasa mendatang.
“Kita berharap rekomendasi kita ini bisa diimplementasikan pemerintah daerah di Aceh,” tutup TM Zulfikar.[SP | red 01]
