halaman7.com – Redelong: Aliansi bersama untuk masyarakat bener meriah (ABuYA-BM) mendatangi mendatangani Gedung DPRK Bener Meriah untuk audiensi terkait kinerja Pemerintahan Bener Meriah.
Kehadiran masyarakat yang tergabung dalam ABuYA-BM, Selasa 2 Juni 2020 dilandasi keresahan sebagai masyarakat Bener Meriah saat ini yang semangkin hari keadaannya sangat memprihatinkan.
Dalam audensi tersebut masyarakat yang tergabung di ABuYA-BM itu di sambut hangat dalam ruangan sidang DPRK Bener Meriah dan dihadiri beberapa praksi dan anggota DPRK, diantaranya Ketua Dewan M Saleh, Wakil Ketua Anwar, Ketua Fraksi Golkar Darwin, Edy zulkifli Ketua Fraksi GNN, serta anggota DPRK Bener Meriah Sapri Gumara, Yuzmuha, Herman Ramli, Zetmen, Baitul Hakim Abubakar, Suhaini, Guntur Alamsyah, Wien Kusuma Dana Mimija.
Di hadapan para wakil ini, ABuYA-BM), Muklis AB selaku Korlap menyampaikan segala keresahan dan permasalahan yang ada di Bener Meriah. Salah satunya terkait statmen Bupati Bener Meriah yang menimbulkan kericuhan di tengah tengah masyarakat saat Ini.
Bukan hanya itu, juga janji-janji politik Abuya Sarkawi ketika mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati Bener Meriah. Termasuk terkait penanganan Covid-19 yang di nilai segala kebijakannya membuat masyarakat menjadi bingung
ABuYA-BM meminta DPRK Bener Meriah segera melaksanakan kinerjanya sebagai pengawas pemerintah daerah agar permasalahan ini tidak berlaut-larut lagi dan bisa memberi efek buruk terhadap kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Segala tuntutan dari masyarakat yang mengatas namakan aliansi ABuYA-BM di terima DPRK dan DPRK mengatakan bahwa mereka akan mengadakan rapat anggota secepatnya untuk membahas ini.
Muklis AB juga menyampaikan dalam waktu dekat ini ABuYA-BM akan menunggu dan mengawal hasil rapat dari DPRK Bener Meriah dan ABuYA-BM berharap segala tuntutan itu dapat segera di realisasikan.
ABuYA-BM akan memberikan waktu dan dalam bila dalam waktu dekat ini tidak membuahkan hasil, maka aliansi masyarakat ini akan kembali dengan masa yang lebih banyak lagi untuk meminta pertanggung jawaban atas kinerja DPRK Bener Meriah.[str | red 01]
