halaman7.com – Banda Aceh: Pengangkatan managemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) oleh Dewan Kawasan Sabang (DKS) menuai kritikan berbagai elemen masyarakat.
Pasalnya, dari informasi yang berkembang. Para calon kepala, Waka dan sampai deputi tidak dilakukan fit and proper test secara terbuka. Tetapi dilakukan secara diam-diam. Ini berbeda di luar kebiasaan sebelumnya.
Sejumlah nama sudah berkembang di publik dan sudah ditangan Dewan Kawasan Sabang (DKS). Mereka itu, Iskandar Zulkarnain, Teuku Zanuarsyah, Abdul Manan, Erwanto, Azwar Husein dan Zamzami.
Pemerhati Sosial Kemasyarakat dan Pembangunan di Aceh, Usman Lamreung mengungkapkan, sebelum nama-nama tersebut muncul. Ada seleksi yang dilakukan dengan terbuka dan trasparan, oleh tim panitia seleksi Managemen Baru BPKS, dan jelas.
“Proses tersebut sudah dilakukan sejak Oktober 2019 sampai Maret 2020,” ujar Usman Lamreung, Senin 20 Juli 2020.
Dikatakan, mereka sudah melalui tahapan fit and proper test. Bahkan, sampai jauh-jauh ke Jakarta ikut seleksi. Namun mereka dianggap tak layak dan gugur. Padahal mereka sudah menjalani proses panjang dan layak.
Langkah Mundur
Bila isu tersebut benar, ujar akademisi Unaya ini. Maka Plt Gubernur selaku Ketua DKS sudah melakukan suatu langkah mundur dan memandulkan semua peraturan yang sudah ditetapkan.
Artinya penunjukan managemen baru BPKS tidak transparan, dilakukan diam-diam dan patut diduga ada unsur politis. Karena nama-nama yang beredar ada para politisi dan pengurus partai politik.
“Apakah dibenarkan pengurus partai dan politisi memegang jabatan lembaga/badan?,” tanya alumni UGM Yogyakarta ini.
DKS, tambah Usman, harus terbuka pada publik. Biar publik tidak mencurigai ada permainan dalam rekrutmen managemen baru BPKS.
Dikatakan, Plt Gubernur sebagai Ketua DKS harus terbuka. Aiapa saja tim seleksi yang ditunjuk, untuk melakukan rekrutmen managemen baru BPKS. Karena menurut Usman nama-nama tersebut ada.
“Tidak serta merta langsung di tangan DKS, pasti ada tim yang merekomendasi,” sergah Usman.
Usman juga mempertanyakan apakah nama-nama yang berkembang tersebut. Apa sudah sesuai dengan bidangnya. Sehingga tim seleksi sekarang merekomendasikan dan dianggap kualifaid.
Menurut Usman, DKS harus benar-benar selektif dalam menetapkan managemen baru BPKS. Hal ini, bila ingin BPKS tersebut mampu berbenah. Baik secara managemen maupun kinerja dalam membangun kawasan Sabang dan Pulo Aceh sebagai kawasan bebas dan Kawasan Ekonomi.
“Bila DKS asal jadi rekrutmen managemen baru BPKS. Sama artinya kegagalan kepemimpinannya,” pungkas Usman.[andinova | red 01]
