halaman7.com – Aceh Tamiang: Bupati Aceh Tamiang Mursil melalui Sekretaris Daerah Basyaruddin mengatakan, tolak ukur keberhasilan DPRK dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRK.
Sehingga DPRK mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya. Karena itu, untuk menunjang hal tersebut. Perlu dilakukan koordinasi antara DPRK dan Pemkab.
“Ini bertujuan agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain,” ujar Sekdakab Aceh Tamiang dalam Sidang Paripurna DPRK dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUPA serta PPAS-P APBK Aceh Tamiang 2020, Rabu 26 Agustus 2020.
INFO Terkait:
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto ST ini, sebelumnya, diawali dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait KU-PPAS.
Secara umum para fraksi meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk dapat menjelaskan, merincikan dan meninjau tentang Rancangan KUPA serta PPAS-P APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2020.
Selain itu Bupati Aceh Tamiang diminta untuk merincikan penggunaan dana dalam penanganan Covid-19. Hendaknya bupati juga dapat segera merealisasikan kegiatan yang perencanaannya sudah dibiayai.[Antoedy]
