halaman7.com – Aceh Besar: Managemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari media nasional. Ini menandakan, managemen baru ini belum mampu keluar dari banyak warisan persoalan lama yang mendera.
Pasalnya Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dicecar rentetan pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto. Hal ini terkait anggaran yang diajukan lembaganya untuk 2021.
Darmadi mempertanyakan total anggaran gaji pegawai naik menjadi Rp7 miliar. Soal alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat.
Akademisi Universitas Abulyatama Aceh Besar, Usman Lamreung menilai, ini sangat wajar anggota DPR mempertanyakan anggaran gaji pegawai dan pembelian mobil pejabat BPKS. Sebab sampai sekarang BPKS tidak mampu mewujudkan free fort (pelabuhan bebas) sesuai yang diamanatkan Undang-undang No.37/ 2000.
“Sementara dana APBN terus dialirkan selama 20 tahun untuk gaji dan operasional pegawai BPKS. Seharusnya kita malu dong,” kata Usman Lamreung, Minggu 27 September 2020.
Dikatakan, seharusnya managemen baru yang baru saja dilantik. Dalam setahun kedepan menunjukan kinerja dan pembenahan internal untuk membuktikan mereka mampu mewujudkan free port. Bukan malah minta gaji naik.
“Kalau orientasinya gaji maka mereka tak ubahnya adalah money seekers. Padahal sebelumnya mereka sudah tahu gaji segitu. Malu-maluin aja,” tambah Usman.
Tidak Jujur
Pada sisi lain, Kepala BPKS terkesan tidak jujur dalam melapor dan mengeluh. Usman dapat laporan akurat dari aktivis di BPKS bahwa gaji Kepala BPKS berada di angka Rp20 jutaan, bukan 17 juta.
“Dewan pengawas harus bernyali mengusut hal ini. Jangan loyo, jangan takut pada manajemen baru,” kata Usman yang mantan pekerja BRR Aceh-Nias itu.
Kemudian kepala BPKS menyebutkan bahwa BPKS periode sebelumnya amburadul, dan tak mampu bekerja.
Ini menandakan bahwa yang bersangkutan tidak punya strategi dalam membangun Free Port di Sabang dan Pulo Aceh. Yang bersangkutan belum bekerja apa-apa tapi sudah menjastifikasi bahwa managemen BPKS masa lalu tidak benar dan tak becus.
Akademisi yang dikenal kritis ini, juga menilai pada sisi lain, di BPKS masih tersisa satu-satunya unsur manajemen lama yang mendapatkan promosi, yaitu Abul Manan.
Diharapkan Kepala BPKS yang baru tidak menghantam Deputi Umum Abdul Manan sebagai bagian dari manajemen lama. Tapi sebaiknya Kepala BPKS yang baru untuk belajar banyak dari Abdul Manan selaku deputi satu-satunya yang bertahan. Makanya dipromosikan dan dianggap punya prestasi.[ril | red 01]
