halaman7.com – Gayo Lues: Sejumlah pemuda di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, melakukan investigasi ke ruas jalan lintas provinsi Blangkejeren-Abdya tepatnya di ruas jalan yang berada di kawasan Kecamatan Tripe Jaya pada Jumat 25 September 2020, sore.
Jalan tersebut termasuk dalam salah satu paket proyek multiyears yang saat ini masih menjadi pro-kontra. Dalam kesempatan itu juga mereka secara langsung menyatakan sikap dukungan terhadap keberlanjutan paket proyek tahun jamak (multiyears) tersebut.
Perwakilan pemuda asal Gayo Lues, Mustami Atraja, yang juga sebagai ketua Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Terangun (IPAMATRA), mengatakan, atas nama pemuda dan masyarakat kabupaten Gayo Lues mendukung keberlanjutan paket proyek multiyear.
“Kami mengapresiasi kebijakan Plt Gubernur Aceh untuk terus melanjutkan pengerjaan proyek mutiyears tersebut,” ujar Mustami, Sabtu 26 September 2020.
Dikatakan, proyek ini sudah lama menjadi impian dan dambaan masyarakat pedalaman Aceh. Untuk memutus keterisoliran serta sebagai penunjang kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedalaman terutama Gayo Lues.
Pihaknya sangat menyayangkan dan menentang sikap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang melakukan pembatalan secara sepihak. Hal itu menunjukkan ketidak berpihakan lembaga DPRA terhadap kepentingan rakyat Aceh bagian tengah.
Jika alasan pembatalan adalah adanya indikasi pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi. Maka sebaiknya pihak DPRA memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan proyek itu nanti.
“Langsung saja mencopot orang atau pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran itu,” tantang Mustami.
Bukan dengan mengetok palu pembatalan. Hal ini benar-benar mencoreng wajah lembaga DPRA di hadapan rakyat. Terutama rakyat bagian tengah Aceh. Mengingat rakyat pedalam Aceh lah yang sangat diuntungkan jika proyek ini diselesaikan.
Pihaknya berharap kepada eksekutif dan legsilatif di Aceh agar jangan lagi mempertontonkan sikap yang membuat rakyat terpecah belah. Bersatulah dalam menjalankan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.
“Ini demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik untuk Aceh ini,” tutup Mustami.[Sutris | red 01]
