halaman7.com – Banda Aceh: Aliansi Pemuda Se-Aceh (APSA) yang tergabung dari elemen pemuda seluruh Aceh mendesak agar DPRA dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan konflik kedua lembaga antara eksekutif dengan elgeslatif. Karena dapat menghambat berbagai pembangunan di Aceh.
Koordinator APSA, Alfaraby, sangat menyayangkan konflik kedua lembaga tersebut yang sudah berlarut tanpa ada titik temu. DPRA seolah-olah sudah menutup mata terhadap jalan musyawarah mufakat dalam menjalankan fungsinya dan bahkan tindakan DPRA terkait pengambilan kebijakan pembatalan multiyears menghambat pembangunan Aceh.
“Secara menyeluruh perseteruan itu merugikan rakyat Aceh,” ucap Alfaraby, Sabtu 12 September 2020.
Begitu juga Plt Gubernur Aceh, hendaknya dapat menempuh jalur yang sama. Mengingat konflik legislatif dan eksekutif sudah berlarut sejak masa Pemerintahan Zaini-Mualem dan berlanjut sampai sekarang.
Plt Gubernur diminta dapat mengakomodasi segala kepentingan DPRA jika itu berpihak bagi seluruh rakyat Aceh. Tidak ada gunanya jika di dalam parlemen terjadi ketidakharmonisan karena dapat menghambat tugas-tugas DPRA untuk mewakili suara konstituennya (rakyat).
“DPRA memang harus kritis dalam mengawasi pemerintah. Namun juga harus realistis dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Arogansi bukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan. Aceh masih tertinggal dalam segala bidang dengan provinsi lain. Terlebih persoalan ekonomi, mari sama-sama berbesar hati dengan mengesampingkan sentimen pribadi dan kelompok. Karena jabatan gubernur dan DPRA merupakan amanah yang dititipkan rakyat bukan oleh segelintir kelompok.
Dengan memahami tiga fungsi DPRA tersebut. APSA berharap hubungan dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga wakil rakyat dapat terjalin dengan baik. Saling sinergis dan saling memahami.
Karena peran dan kedudukannya setara. Masing-masing memiliki kekuatan dan daya tawar yang sama. Namun jangan sampai terjadi gerombolan ego dan kemauan masing-masing.
Rekonsiliasi
Aliansi Pemuda se Aceh juga mendesak agar DPRA dan Plt Gubernur untuk segera melakukan rekonsiliasi kelembagaan. Demi menjaga stabilitas politik di Aceh yang berpengaruh pada pembangunan di Aceh.
Pihaknya memberikan tempo satu bulan untuk DPRA dan Plt Gubernur untuk menyelesaikan Konflik lembaga ini. Jika tidak selesai pihaknya akan menjalanakan fungsi sebagai rakyat untuk melakukan Sidang Rakyat (demonstrasi) di seluruh Aceh.[Sutris | red 01]
