halaman7.com – Banda Aceh: Pasca pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, peta politik elit Aceh mulai bergeser. Hal ini bisa dilihat salah satu adalah gugur hak angket DPRA. Selanjutnya harmonisasi Pemerintah Aceh dan DPRA mulai muncul.
Hilang isu hak angket, beralih pada isu sosok siapa Wagub pasca pelantikan Nova sebagai gubernur. Maka berubahlah eskalasi dinamika politik elit Aceh.
“Ini bakal menguntungkan Nova sebagai penguasa Pemerintah Aceh,” ungkap Pemerhati Sosial Politik Kemasyaraktan di Aceh, Usman Lamreung, Jumat 13 Nopember 2020.
Menurut Usman, bila Wagub yang diusulkan salah satu partai pengusung, yaitu PNA selama ini berseberangan pemerintah Nova, yang selama ini tergabung Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Maka sudah pasti kekuatan KAB diparlemen berkurang.
“Kondisi ini membuat posisi Partai Aceh masih ada peluang dalam memainkan dinamika politik Aceh saat ini,” beber Usman dalam memberi analisis.
Pertanyaannya adalah pentingkah posisi wakil gubernur? Dari sinyal yang diberikan Nova, untuk sepakat untuk mengisi posisi Wagub dalam membantu pemerintahannya. Hal ini tentu, pasti ada hitungan secara politik. Bisa jadi ini adalah bagian dari strategi membangun harmonisasi DPRA dan Pemerintah dengan tujuan memuluskan semua janji politik saat Pilkada lalu.
Nilai Tawar
Dalam kacatama akademisi Unaya ini, konsolidasi dan harmonisasi yang dilakukan Nova, selain menguntungkan pemerintah Nova. Juga berpeluang besar pada PNA, sebagai nilai tawar saat Pillada 2022.
Dalam dua tahun tentu waktu yang cukup untuk mengorbitkan kader PNA sebagai kandidat calon gubernur, untuk bersaing dengan Mualem. Tidak ada kata yang tidak mungkin dalam politik. Asal PNA benar-benar konsisten dan solid untuk menyorong salah satu kader terbaik calon gubernur.
“Ini harus dimainkan sebagai nilai tawar,” ujar tokoh muda Aceh yang kerab memberikan pandangan tajam dan analisis akurat dalam membaca peta politik Aceh ini.
Dinamika politik Aceh hari ini, lanjut Usman, adalah bagian jalan mulus memenangkan perebutan kekuasaan di Pilkada 2022. Kekuatan KAB sangat rentan patah sayap, tidak solid, dan sudah mulai resah. Ketika gagalnya hak angket, internal KAB tidak konsisten mengusung hak angket.
Maka penentuan dan pemilihan Wagub di DPRA. Pasti akan ada deal politik, transaksional, atau komitmen lainnya untuk kepentingan politik Pilkada 2022. Posisi ini bakal diambil Partai Aceh, dengan mengorbankan Koalisi Aceh Bermatabat.
Manuver Politik
Ini pertanda, bahwa Partai Aceh dalam dinamika politik saat ini, pasti bakal melakukan monuver politik. Biarpun kemudian harus hilang kawan lama dan bakal ada kawan baru, sebagai konsolidasi untuk gol-kan Mualem.
“Lalu bagaiman akhirnya. Waktu akan menjawabnya. Tentu membuat dinamika perpolitikan Aceh akan terus menghangat,” pungkas Usman.[andinova | red 01]
