halaman7.com – Banda Aceh: Aroma persekongkolan jahat dalam perubahan pengumuman hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, diumumkan saat bupati Bener Meriah dikabarkan tidak berada di tempat.
“Pengumuman itu dilakukan saat bupati, Tgk Sarkawi berada di Jakarta. Ini menunjukan ada permainan dan persekongkolan jahat dari kalangan panitia seleksi yang diketua Sekda Bener Meriah,” ujar sumber halaman7.com di Banda Aceh, Minggu 24 Januari 2021.
Tentunya, hal bisa mencoreng citra daerah yang sarat memainkan hasil seleksi. Apalagi, terbetik kabar, aroma persekongkolan ini makin tercium dengan nuansa KKN yang kental bahkan ada peserta yang dinyatakan lulus memiliki kondite yang kurang baik secara moral.
Ini tentu bisa menjadikan Bener Meriah tersorot tajam ke pentas nasional. Apalagi salah satu tim seleksi independen Profesor Abubakar Karim, yang selama ini trackrecord nya sangat baik dalam level provensi bahkan nasional.
INFO Terkait:
Copot Sekda
Buntut kacaunya seleksi calon Kadis, Ramung Institute mendesak Bupati Bener Meriah untuk mencopot Sekda, Haili Yoga. Bupati Sarkawi diminta untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap Sekretaris Daerah.
Direktur Ramung Institut, Waladan Yoga tindak tegas bupati ini perlu. Sebab Bupati Bener Meriah telah dipermalukan Sekda selaku ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Terkait dengan kacaunya proses seleksi JPT Pratama dilingkungan Kabupaten Bener Meriah.
Ramung Institute juga mempertanyakan kenapa hasil seleksi JPT Pratama ini bisa dirubah di tengah jalan? Padahal, pada 30 November 2020, Sekda sebagai Ketua Panitia seleksi sudah mengumumkan hasilnya dan menunjukkan nama-nama yang lolos tiga besar dan dengan tegas mengumumkan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.
Kemudian pada 18 Januari 2021, Sekda Haili Yoga dalam surat yang ditandatanganinya melakukan perubahan nama-nama tiga besar JPT Pratama tersebut. Kenapa bisa berubah ditengah jalan? Apa permasalahannya? Baru kali ini terjadi di Kabupaten Bener Meriah perubahan hasil seleksi ketika hasil tersebut telah diumunkan dan sempurna dilakukan.
“Kenapa bisa demikian,” tanya Walada.
Untuk itu, bupati harus memberikan sanksi yang keras berupa pencopotan jabatan kepada pejabat yang terlibat dalam proses seleksi ini. Sekda sebagai Ketua Panitia harus bertanggungjawab atas kekacauan ini.
Proses ini menjadi sangat kacau dan membuatnya citra pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan seleksi ini sangat buruk. Tidak adanya ketelitian, kehati-hatian dan keterbukaan membuat proses seleksi sekacau ini.
“Saya menduga perbuatan ini dilakukan hanya untuk mempermalukan Bupati Bener Meriah. Kita meminta harus ada sanksi yang tegas demi menjaga citra Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,” tegas Walada.[andinova | red 01]
