halaman7.com – Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/Brin) telah bahu membahu menjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan membentuk Konsorsium Riset dan Inovasi Penanganan Covid-19.
Dengan adanya konsorsium, Indonesia berharap untuk dapat merespon pandemi dengan cepat serta lebih mandiri ketika menghadapi situasi yang mendesak dan tidak terduga (emerging issue).
Kolaborasi aktor menjadi faktor utama terwujudnya tata kelola dan manajemen krisis. Selain itu, kolaborasi para pakar dan riset dasar dapat menciptakan terjadinya lompatan inovasi di Indonesia.
Demikian antara lain sekelumit materi yang tersaji dalam Webinar Diskusi Kebijakan Knowledge Sector Initiative – Katadata Forum Kolaborasi Kepakaran dan Riset Dasar untuk Lompatan Inovasi, Selasa, 12 Januari 2021 .
Dalam diskusi kebijakan ini juga dibahas seperti apa penggunaan riset dasar, kolaborasi aktor, dan desentralisasi kebijakan inovasi di daerah dalam penanganan Covid-19, apa saja tantangan dan langkah perbaikan ke depan.
Menghadirkan nara sumber Menristek/Kepala Brin, Bambang Brodjonegoro, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas. Sumedi Andonl Mulyo serta dosen Komunikasi FISIP UI, Roby Muhamad dan dimoderatori Direktur Riset Kata Data, Mulya Amri.
Menristek/Brin Bambang Brodjonegoro mengatakan sebagai pembuat kebijakan dan supervisor riset harus bisa punya pemahaman riset seperti apa dalam waktu pendek yanb bisa hasilkan kebijakan yang relatif dan kredible.
Kemudian pihak ketiga yang tidak kalah penting adalah pemerintah. Baik dari kamk sebagai pemberi dana penelitian. Juga harus melibatkan pihak yang bisa lakukan inovasi, yaitu kementerian/lembaga, yang beri standar, izin edar, sertifikasi harus terlibat semua.
Lanjut Menristek, ketika buat konsorsium tersebut dan hubungan tiga pihak ini dibuat cair karena dihadapi isu kritikal yaitu pandemi. Dalam waktu 3-6 bulan sudah lahir begitu banyak inovasi yang awalnya belum sempurna.
Karena terus disempurnakan bisa jadi substitusi impor sehingga untuk screening atau rapid test saja tidak harus impor.
Kurangi Ketergantungan
“Jadi bisa kurangi ketergantungan luar biasa terhadap impor,” tegas Menristek Bambang Brodjonegoro.
Lanjut Bambang lagi, saat awal pandemi. Semua rapid test anti body itu impor. Flog swab itu semuanya impor. Harusnya bisa dibuat di Indonesia tapi tidak pernah. Karena pengembang dan pabrik tidak pernah ketemu.
Tapi akhirnya, karena konsorsium ini, universitas, pengembang alat dan pabrik, sepakat kerjasama produksi flog swab dan produksi rapid test.
“Akhirnya kita punya alat alat yang selama ini hanya dari impor,” sebut Bambang Brodjonegoro.
Bambang kembali menegaskan konsep triple helix ini sangat tepat untuk bangun ekosistem di Indonesia. Kalau triple helux tidak bisa dibangun baik. Mustahil bisa bangun ekosistem inovasi yang kuat.
“Selanjutnya apakah mau ditambah media atau masyarakat , silahkan. Tapi tiga pihak ini harus flawlees dulu hubungannya,” sebut Menristek.
Terakhir hubungan ke daerah. Di UU Ciptakerja, sudah ditegaskan nanti di daerah ada institusi yang bertanggungjawab kembangkan riset dan inovasi. Akan kerjasama degan Kemristek/Brin.
Diharapkan kalau riset dan inovasi di daerah bisa di organisir baik oleh institusi yang dikembangkan Pemda. Namanya terserah, yang penting ada institusi yang fokus pada bangkitkan inovasi didaerah.
“Dengan network yang dibangun Kemenristek/Brin. Kami harap pengembangan ristek Indonesia menjadi merata,” tutup Bambang Brodjonegoro.[Antoedy]
