halaman7.com – Banda Aceh: Pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 0,34 persen dibandingkan 2019 yang mencapai 4,13 persen dan persentase kemiskinan terus menurun dalam kurun 2020.
Angka kemiskinan 2020 turun 0,8 persen atau angka 13,84 persen yang jumlah 18 ribu orang dibandingkan 2019 mencapai 22 ribu orang atau pada angka 13,92 persen.
Begitu yang di sampaikan Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar di sebuah media kemarin.
Menanggapi hal itu, akademisi Unaya Usman Lamreung memberi apresiasi atas prestasi yang luar biasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang mampu pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 0,34 persen dan juga mampu menurunkan kemiskinan pada angka 0,8 persen biarpun dihantam bencana non alam pandemi Covid-19.
Pertanyaan adalah bagaimana mengukur indikator pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka kemiskinan di Aceh Besar?
Bagaimana pertumbuhan UMKM di Aceh Besar? apa berjalan mulus?. Bagaimna tingkat daya beli masyarakat kalau dilihat dan pengakuan penjual di beberapa pasar dalam wilayah Aceh Besar sepi pembeli.
“Artinya ada masalah dengan daya beli masyarakat,” ujar Usman Lamreung, Rabu 24 Februari 2021.
Lalu, lanjut Usman, bagaimana dengan pengangguran dan dampak pembongkaran bangunan di bantaran Krueng Aceh. Banyak diantara mereka mengagur hari ini.
Bagaimana program Pro Abes, apakah sudah ada yang berhasil dibina dan sukses diberdayakan dengan berbagai program pemberdayaan UMKM?
Apakah penurunan akan kemiskinan hanya dilihat dari bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan sosial dan pro Abes, yang lebih pada pemberian bantuan dana dan modal? Kalau bantuan pada sektor UMKM indikator tumbuh dan turunnya kemiskinan, mana UMKM masyarakat yang sudah berkembang.
“Malah yang terjadi banyak UMKM menjerit menurunnya omset penjualan mereka. Akibat daya beli masyarakat rendah,” ujarnya.
Kepala Bappeda Aceh Besar harus fair menjelaskan secara detil ke publik, bagaimana indikator tumbuhnya ekonomi dan turunnya angka kemiskinan, kalau sektor UMKM.
Dijelaskan UMKM yang sukses di bina dengan program dana pemerintah yang mana saja. Biar jelas, tidak multi tafsir masyarakat. Karena memang sekarang banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sangat sulit ditambah lagi dengan biaya hidup sangat tinggi.
“Seharusnya ini menjadi perhatian Bappeda, agar daya beli masyarakat kembali normal,” ujar Usman.
Jangan sampai apa yang disampaikan Kepala Bappeda berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sekarang yang terus tak berdaya alias dalam miskin tanpa terbedayakan.[ril | red 01]
