halaman7.com – Banda Aceh: Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatera berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Merujuk data BPS Aceh, penyebab faktor miskin adalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar dan pangan.
Artinya daya beli lemah, yang menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.
Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Usman Lamreueng, dua masalah ini harus menjadi periotas pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Dengan meluncurkan kebijakan ketersediaan pagan dengan harga murah atau gratis seharunya anggaran Rp1,5 triliun 2020 dana recofusing dikucurkan dan 10.000 ribu rumah dhuafa, bagian program Aceh Hebat. Namun batal, tak kunjung realisasi.
Menurut Usman, ini salah satu indikator meningkatnya kembali presentase 15,43% persen Aceh daerah miskin di Sumatera.
“Maka dana yang dikucurkan harus menyelesaikan dua masalah di atas. Agar dampak miskin berkurang presentase. Bila ini tidak dijalankan omong kosong pengetasan kemiskinan,” tegas Usman Lamreueng memberi solusi atasi kemiskinan Aceh, Sabtu 20 Februari 2021.
Jaga Stabilitas Harga
Dikatakan, Pemerintah Aceh harus mampu menjaga stabilitas harga komoditi dan pangan. Jika harga kebutuhan pokok terus naik, tentu masyarakat dengan pendapatan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Akan terus mempersulit bagi orang miskin untuk bertahan hidup.
“Pemerintah harus menjaga harga tetap terkendali,” pinta Usman.
Seharusnya, lanjut akademisi yang terkenal kritis ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan qanun tentang tataniaga produk-produk pertanian dan peternakan. Karena selama ini petani dan peternak lokal mandiri tidak mampu bersaing dengan produk-produk luar Aceh (Medan).
Dengan adanya qanun tataniaga produk-produk pertanian dan peternakan berpihak pada petani dan peternak lokal. Maka dapat membatasi kuota atau jumlah komoditi produk-produk pertanian dan peternakan yang masuk ke Aceh. Dengan demikian, petani dan peternak lokal dapat mempertahankan pasar berkelanjutan usahanya.
“Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani dan peternak Aceh kedepan dan angka kemiskinan di Provisini Aceh bisa menurun,” ujar Usman.
Dikatakan, selama ini seberapa besar pun produk yang lahir dari petani dan masyarakat Aceh perlahan kalah dari produk Medan baik dari segi kualitas, harga dan jumlah. Karena tidak adanya qanun yang mengikat untuk membatasi masuknya produk-produk dari medan
Kebijakan Ekonomi
Sementara itu, untuk mengatasi masalah tersebut Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi di tiga sektor.
Rekomendasi tersebut disampaikan sesuai dengan analisis Bank Indonesia Perwakilan Aceh, tiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.
Pemerintah Provinsi Aceh mengaku sudah menyiapkan anggaran Rp9,3 triliun untuk program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Aceh terus berusaha menyusun program untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
“Tahun ini Pemerintah Aceh menyiapkan anggaran Rp 9,384 T untuk kegiatan kemiskinan, sesuai yang disampaikan Kepala Bappeda Aceh,” Teuku Ahmad Dadek, beberapa hari lalu di media.[andinova | red 01]
