halaman7.com – Kutacane: Pelaksanaan Bimtek Dana Desa se-Aceh Tenggara ke Lombok, Nusa Tenggara Timur dinilai salah alamat. Perbedaan geografis antara Aceh Tenggara dan Lombok justru memicu kecurigaan Bimtek hanya sekadar pelesiran bagi para perangkat desa.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC-GMNI) Aceh Tenggara, Andri Wulandika mengatakan pandemi Covid-19 telah memicu kepanikan massal dan ketidakstabilan ekonomi secara nasional.
Aktivitas dan produktivitas masyarakat menurun dan cenderung stagnasi. Namun Apdesi Aceh Tenggara justru bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan melaksanakan Bimtek Pengelolaan Pariwisata Desa di Lombok, Nusa Tenggara Timur.
“Berdasarkan telaah dan kajian hukum yang kami lakukan, Pemerintah Aceh Tenggara cenderung abai terhadap Permendes Nomor 13 Tahun 2021 Bab III Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa,” terang Andri, Jumat 12 Maret 2021 via pesan singkat Whatsapp.
Lanjut Andri, kalaupun Bimtek menjadi sebuah keharusan mutlak dalam rangka peningkatan kapasitas bagi aparatur desa. Lombok bukanlah lokasi yang layak. Mengingat perbedaan geografis dengan Aceh Tenggara.
Masih banyak daerah lain yang memiliki kemiripan untuk dijadikan lokasi pelaksanaan Bimtek yang disertai dengan kunjungan studi banding dalam hal pengembangan kepariwisataan.
Selain itu, DPC GMNI Aceh Tenggara juga menyoroti anggaran pelaksanaan Bimtek yang diperkirakan mencapai Rp11,5 miliar. Dengan asumsi setiap desa dibebankan biaya Bimtek Rp30 juta.
“Biaya yang begitu besar harus dibayarkan untuk pelaksanaan Bimtek yang belum tentu memiliki manfaat,” ujar Andri.
Belum Berdampak Positif
Dikatakan, Bimtek seakan menjadi kegiatan primadona setiap tahun. Namun sayangnya hingga kini belum tampak dampak positifnya bagi Aceh Tenggara. Malah baru-baru ini Aceh dinyatakan sebagai provinsi termiskin di pulau Sumatera.
Andri Wulandika menyampaikan data statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh Tenggara sebagai dampak Covid-19 pada 2020 turun hingga angka -0.17 persen dibandingkan 2019 berada pada 4.23 persen.
Wakabid Penelitian dan Pengembangan DPC GMNI Aceh Tenggara, Rahmad mengungkapkan total dana yang akan dimanfaatkan bagi Bimtek justru akan lebih bermanfaat bila digunakan bagi pembiayaan kegiatan padat karya tunai desa.
Khususnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan marginal yang tentunya dapat turut menjawab prioritas penggunaan desa 2021, meningkatkan keberdaan ekonomi masyarakat.
“Menurut kajian kami. Sulit sekali untuk mengukur dampak peningkatan ekonomi kita pasca berulangkali Bimtek diselenggarakan dan diikuti perangkat desa. Kalau memang ada, silakan sebutkan contohnya,” tegas Rahmad.
Rahmad juga menuturkan, dengan keadaan seperti saat ini seharusnya Pemkab Aceh Tenggara lebih jeli dan melaksanakan Perbup tentang Pedoman Penggunaan Dana Kute 2021 dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Tidak justru memberi ruang bagi kegiatan non produktif.
“Apalagi di tengah kondisi yang melanda ekonomi dunia belakangan ini,” pungkas Rahmad.[Aka | red 01]
