halaman7.com – Purbalingga: Guna menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil), Anggota FPPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Hj Nurul Hidayah SH MSi, menggelar Reses Masa Persidangan 2021.
Reses Anggota DPRD Jawa Tengah, dari Daerah Pemilihan (Dapil) X yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen tersebut, dihadiri puluhan kader PPP dan warga masyarakat, Minggu 14 Maret 2021.
Nurul Hidayah mengungkapkan dalam kegiatan reses ini, selain sebagai ajang penyampaian aspirasi, dan keluhan masyarakat, kegiatan ini juga dijadikan ajang silaturahmi, para pendukung yang ada di Dapilnya.
“Fungsi reses ini digunakan sebagai alat guna menampung aspirasi warga masyarakat. Apa keinginannya akan kami tampung, dan sampaikan kepada Pemerintah, serta akan kami diskusikan dengan para pemangku kebijakan,” ujarnya
Lanjut Hj Nurul bahwa semua aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses ini, nantinya akan dibawa, dan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selain reses, Nurul Hidayah yang juga Ketua DPC PPP Purbalingga mengajak kader-kader PPP agar membesarkan partai. Survey terakhir PPP memang tidak menggembirakan. Namun tetap optimis PPP siap berkompetisi di Pemilu 2024.
GPK Bersama Ulama
Sementara Ketua Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Purbalingga Jawa Tengah, Gus Khamid Makmun mengajak kader PPP untuk membesarkan PPP.
“Jelang Muswil GPK Jawa Tengah di Sarang Rembang. GPK Purbalingga saat ini banyak merapat dengan ulama. Kita sudah koordinasi dengan GPK Provinsi Jawa Tengah di bawah Komando KH Wafi Maemoen Zubair,” kata Gus Hamid.
Dilanjutkan, koordinasi akhir GPK Jawa Tengah dalam muswil nanti dalam Muswil bisa memilih secara aklamasi.
“Perkembangan terakhir, daerah-daerah minta akan memilih Ketua GPK pada Minggu mendatang secara aklamasi,” kata Gus Hamid.
Mengenai perkembangan GPK PPP Purbalingga kegiatan terakhir aktif dalam menangani banyak menjadi relawan di daerah bencana longsor dan banjir yang ada di Purbalingga. Memang diakui saat ini GPK Purbalingga belum bisa membentuk di tingkat kecamatan.
“Kaderisasi di tingkat PAC atau kecamatan kemungkinan setelah muswil,” kata Hamid Makmun.[Aji Setiawan | red 01]
