halaman7.com – Banten: Mantan aktivis Aceh di Denmark, Tarmizi Age menyatakan, keberadaan lembaga wali nanggroe itu penting dalam kontek ke Aceh. Sebab, itu amanah dari UUPA.
Hal itu dilontarkan Tarmizi, menanggapi pernyataan seorang tokoh Aceh yang mengatakan keberadaan Wali Nanggroe adalah mubazir.
“Itu sama artinya dengan menolak apa yang dihasilkan MoU Helsinki di Finlandia pada 2005. UUPA itu merupakan buah dari perdamaian Aceh,” kata Tarmizi Age, Kamis 6 Mei 2021.
Mubazir!. Apanya yang mubazir?, tanya Tarmizi.
Kalau memang ada penyelewengan anggaran yang dikelola Wali Nanggroe sehingga mengarah pada terjadinya korupsi hingga merugikan uang negara. Silakan saja Ghazali Abbas melapor ke KPK. Mungkin itu lebih tepat.
“Kalau memang sosok Wali Nanggroenya yang tidak sesuai, kan bisa saja diusul untuk ganti yang lain,” tambah Tarmizi.
Dikatakan, rasanya tidak tepat lembaga Wali Nanggroenya dibubarkan. Karena keberadaan lembaga Wali Nanggroe itu penting di Aceh.
“Keberada lembaga Wali Nanggroe itu penting di Aceh. Untuk menjaga keseimbangan politik dan kepentingan politik antara Aceh – Jakarta,” sebut Tarmizi Age.
Tarmizi menyarankan, kalau Ghazali Abbas punya nyali. Bukan menekan dan menyalahkan hak-hak Aceh yang telah didapat hasil perjuangan anak bangsa dengan darah dan air mata serta raga dan jiwa. Tapi memperjuangkan seluruh butir MoU Helsinki bisa diimplementasikan di Aceh.
“Itu baru Ghazali Abbas hayeu,” tegas Tarmizi Age.
Tidak sepantasnya orang sehebat Ghazali Abbas buat pernyataan mengkerdilkan lembaga Wali Nanggroe Aceh, bukan malah mendukung.
Cocok Jadi Wali Nanggroe
“Bahkan saya melihat sosok Ghazali Abas adalah salah seorang yang cocok menjadi calon Wali Nanggroe Aceh kedepan,” tambah Tarmizi.
“Semoga saja bapak bisa berpikir ulang. Apa yang sudah terlanjur bapak sampaikan ke publik bisa kembali mencabut,” harap Tarmizi Age lagi.
Terakhir Tarmzii menyarankan agar Wali Nanggroe mengundang Ghazali Abbas untuk meminta berbagai masukan. Agar lembaga tersebut benar-benar terlihat bermanfaat untuk kepentingan Aceh.
Jangan sampai ada indikasi kepentingan kelompok tertentu di lembaga Wali Nanggroe. Karena anggaran yang dipakai adalah milik rakyat bukan milik kelompok. Semoga keberadaan Wali Naggroe di Aceh tetap mendapat dukungan semua pihak.[ril | red 01]
