halaman7.com – Jakarta: Menyikapi sejumlah anggaran Pemerintah Aceh yang terkuras untuk eksekutif dan legislatif yang diluar ketentuan undang-undang. Adalah suatu tindakan yang melanggar aturan negara.
“Tindakan seperti memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan untuk memperkaya diri. Adalah hal yang sangat tidak terpuji dan jauh dari harapan perjuangan,” ujar Tarmizi Age mantan Aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Denmark, Kamis 27 Mei 2021.
Tarmizi Age menyampaikan, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merekomendasi sejumlah penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan.
“Kita menjadi ragu terhadap ‘cost deal-deal politic’ eksekutif bersama legislatif, untuk melancarkan sesuatu, tanpa riuh-riuh diparlemen,” ujarnya.
Dikatakan, masyarakat Aceh risau dengan tindakan penerimaan uang seperti tunjangan rumah DPRA dan insentif khusus gubernur menyusul temuan Badan Pemeriksaan Keuangan.
“Ini bisa dianggap korupsi atau gratifikasi. Sehingga bisa menjerat para pihak yang terlibat hukum,” tambah Tarmizi Age.
Menurut Tarmizi, mungkin tidak keberatan bagi mereka. Jika ketahuan mengambil uang negara tidak sesuai aturan hukumnya. Hanya tinggal mengembalikan yang sudah diterima.
“Kalau tidak ketahuan, takutnya pura-pura tidak tahu, dan ambil saja, ini yang jadi masaalahnya,” lontar Tarmizi.
Tarmizi Age melihat, tindakan eksekutif dan legislatif yang mendapat jatah dimana-mana adalah tindakan yang berujung pada penyengsaraan rakyat.
“Rakyat sengsara, janganlah ada pejabat yang berfiya-foya,” ujarnya.
Harusnya rakyat yang sedang sengsara dibantu, apalagi dimasa-masa sulit dalam situasi Corona (Covid-19) bukan asik bagi-bagi jatah.
“Kepada Bapak Presiden RI, Pak Jokowi. Saya ingin sampaikan, kami rakyat Aceh sengsara. Rasanya eksekutif dan legislatif dapat jatah dimana-mana. Tolong kami pak,” tutup Tarmizi Age yang kini sedang berada di Pulau Jawa.[ril | red 01]
