halaman7.com – Banda Aceh: Pemerintah Aceh melantik tenaga kontrak lebih kurang 10.000 orang yang bekerja di 47 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), pada Senin kemarin. Mereka diambil sumpah dan dilantik sebagai tenaga kontrak, secara serentak di masing-masing kantor.
Langkah terbilang spektakuler di jelang akhir jabatan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mendapat apresiasi dari Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung.
“Kita mengapresiasi Pemerintah Aceh melantik dan ambil sumpah tenaga kontrak dengan secara serentak seperti layaknya seorang ASN memerima SK. Ini patut kita hargai,” ujar Usman Lamreung, Selasa 4 Januari 2022, malam.
Namun disisi lain, menurut Usman, sangat disayangkan, kabarnya tenaga kontrak lebih kurang 10.000 orang itu pada 2023 tidak lagi diperpanjang kontraknya. Karena dana Otsus untuk Aceh sudah mulai berkurang. Tidak mungkin diperpanjang dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh juga berkurang.
Menurut Usman, pelantikan tenaga kontrak secara serimonial dan serentak sebelumnya tidak pernah ada ritual pengambil sumpah dan pelantikan. Namun, kali ini, seolah-olah gimana gitu. Tapi apa artinya jika kemudian pada 2023 mereka diberhentikan.
“Ini artinya secara tidak langsung, pemerintah Aceh menciptakan ‘bom waktu’ dengan menambah jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh,” ujar kandidat Doktor di Universitas Merdeka, Malang ini.
Diakhir kekuasaan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, lanjut Usman, pemerintah Aceh bukan mewujudkan Aceh hebat dan sejahtera, sebagaiman dijanjikan. Tapi malah menambah jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengkutbahi Tenaga Kontrak untuk terus menggali ilmu pengetahuan, meningkatkan skill dan menguasai teknologi.
Katakanlah mereka punya skill dan menguasai teknologi. Tapi kalau lapangan kerja tak tersedia, mau apa mereka? Jadi ya sama saja kondisinya. Justru lapangan kerja itulah yang harus diciptakan dan disediakan Gubernur Aceh selama lima tahun berkuasa.
Gubernur Nova Iriansyah juga sampaikan, di luar banyak alternatif. Nah sekarang alternatif apa yang dimaksudkannya? Sementara nyaris tidak ada satupun sektor usaha produktif yang lahir dari program Aceh Hebat pemerintah Aceh.
“Sampai hari ini, pemerintah Aceh belum mampu membuka lapangan kerja. Ini sangat ironis,” sesal Usman.[ril | red 01]
