halaman7.com – Jakarta: Mensikapi adanya beberapa kalangan Parpol seperti Partai Ummat, partai besutan Prof Amin Rais, yang akan menggugat Eletoral Presiden Treshold (PT) yang 25% menjadi 0%, nampaknya sesuatu yang sulit.
Pakar Ilmu Hukum Administrasi Negara, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, Dr Mahmuzar menyatakan, masalah PT 20% sudah sering digugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi tak pernah dikabulkan.
Terkait kemungkinan juga pertemuan Agus Hari Yudhoyono dan La Nyala (Demokrat dan DPD) yang juga ingin 0% Presiden Treshold, nampaknya juga keputusan DPR sudah tidak mungkin dianulir.
“Partai besar takkan ridho,” lanjut Mahmuzar, Selasa 18 Januari 2022.
Berarti, lanjut Mahmuzar, kemungkinan keinginan pencapresan adalah hak dari parpol. Jadi hanya perhitungan partai politik dengan koalisi PDIP-Gerindra (Puan-Prabowo), Golkar-PKS (Ganjar-Anis) serta kemungkinan-kemungkinan dari komunikasi akan muncul poros ketiga (PPP, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, Hanura).
“Itu hitungan matematikanya,” lanjut Mahmuzar.
Sementara itu Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI dari PPP menyatakan, masih terbuka peluang, bisa dua atau tiga koalisi. Dengan catatan, harus membuka peluang dari kalangan non partai bisa maju menjadi Capres dan Cawapres.
“Dari kalangan non partai ada Erick Tohir, Tito Karnavian dan Mahfud MD,” kata Arsul Sani.
Terkait munculnya nama-nama Capres dan Cawapres yang muncul, Dr A Baidowi dari Fraksi PPP DPR RI, menyatakan akan dibahas di Badan Legislatif (Baleg).
“Semua akan dibahas di Baleg, sembari menerima masukan dan komunikasi teman-teman partai-partai,” pungkas A Baidowi.[Aji S | red 01]
