halaman7.com – Jakarta: Komite Peralihan Aceh (KPA) menyerahkan 3.000 nama mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, Kamis 24 Maret 2022.
Sekretaris Tim Komite Peralihan Aceh (KPA), Azhari Cage menyampaikan penyerahan nama tersebut, dilakukan KPA yang di ketuai Muzakir Manaf (Mualem). Melalui Wakil Ketua KPA, Abu Razak, di ruang wakil Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani kepada Menteri ATR Sofyan Djalil.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tarmizi Age warga Aceh di Jakarta, dari Azhari Cage. Pertemuan dengan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani ini adalah yang ke 4 kalinya. Dalam rangka membahas tentang pembangunan kebun bagi eks kombatan GAM yang berjumlah 3.000 orang. Seperti disebutkan dalam MoU Helsinki.
Dalam pertemuan tadi, Aburazak selaku Wakil Ketua KPA didampingi Tgk Aiyub Abbas (Abuwa) Bupati Pidie Jaya serta Jubir KPA Pusat Azhari Cage. Menyerahkan nama-nama eks kombatan kepada menteri ATR Sofyan Djalil untuk segera disertifikasi lahan.
Dalam pertemuan itu telah disepakati Menteri ATR, Sofyan Djalil. 3.000 nama itu segera diproses dan disertifikasi. Lokasinya sudah ada yaitu di Aceh Timur dengan luasnya sekitar 15 ribu hektar.
Aburazak menyampaikan terimakasih kepada Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Telah memfasilitasi sehingga kebun eks kombatan segera tersedia.
Puluhan Ribu
Abu Razak menambahkan sebenarnya bukan hanya 3.000, tapi eks kombatan serta Tapol/Napol mencapai puluhan ribu. Tapi karena dalam MoU antara RI-GAM tertera 3.000, maka yang diserahkan data itu dulu.
“Kita berharap, nantinya bisa menyusul bagi eks kombatan. Tapol/Napol dan anak-anak korban konflik,” ujar Abu Razak.
Jubir KPA Azhari Cage, menyampaikan kepada Menteri ATR, Sofyan Djalil dan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, persoalan ini sudah 17 tahun berlarut-larut. Semenjak perjanjian damai ditanda tangani.
Cage mengharapkan agar pembagunnan kebun eks kombatan segera tuntas. Jadi bukan hanya penyerahan tanah. Kalau cuma tanah, masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri. Karena tanahnya tanah Aceh juga.
“Tapi kita berharap harus benar-benar dibangun kebun sesuai dengan yang disebut dalam MoU Helsinki,” ujar Cage.
Cage kembali mengingatkan, harus mendapat perhatian juga bagi Tapol/Napol dan anak-anak korban konflik. Diakui, selama ini Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kewalahan. Karena anggaran yang tersedia di BRA untuk program eks kombatan, Tapol/Napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
“Kami terus berusaha, agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan,” ujarnya sambil menambahkan, kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja. Terpenting pihaknya terus bekerja dan terus berusaha. Agar kewenangan Aceh bisa segera terimplementasikan.
Tgk Aiyub Abbas turut menambahkan, MoU merupakan perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Maka ini agar benar-benar dijalankan sehingga persoalan konflik benar-benar selesai.
Sementara itu, Anggota DPR RI asal pemilihan Aceh, Fadhlullah akrab disapa Dek Fad dihadapan sejumlah pihak memaparkan tentang perlu kilas balik konflik Aceh dahulu. Sikap serta komitmen GAM dalam mempertahankan dan menjaga perdamaian Aceh sampai saat ini. Sudah 17 tahun dari perjanjian damai ditanda tangani di Helsinki, Finlandia pada 2005.
“Sikap dan keiklasan GAM harus juga dibarengi dengan tindak lanjut pemerintah. Dalam merealisasi butir-butir perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak,” tegas Fadhlullah.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRA Ridwan Yunus, Kanwil BPN Aceh, Dirjen Pertanahan, Ketua Banleg DPR RI, Supratman, Anggota DPR RI Husni. Serta Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.[ril | red 01]
