halaman7.com – Banda Aceh: Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), kembali di hebohkan dengan isu pengunduran diri Kepala BPKS, Zulkarnain Iskandar. Dari beberpa sumber menyebutkan sudah bisa dipastikan kabar Kepala BPKS sudah mengundurkan diri sejak 1 April 2022 kemarin.
Sejumlah sumber lain juga menyebutkan tersebar isu, Dewan Kawasan Sabang (DKS) pernah berkomunikasi dengan salah satu calon lulus hasil panitia seleksi yaitu Usman Arifin diajak untuk bergabung ke managemen BPKS, namun kabarnya Usman Arifin tidak lagi berminat.
“Kita sebagai masyarakat sangat prihatin kondisi internal BPKS saat ini. Sepertinya Kepala BPKS, tidak mampu melakukan reformasi internal,” ujar Akademisi Unaya Usman Lamreung, Kamis 7 April 2022, menanggapi kabar angin yang berhebus kencang tersebut.
Dikatakan, sangat disayangkan belum ada terobosan kebijakan arah perkembangan free port. Banyak asset tidak fungsional, pegelolaan pelabuhan balohan diserahkan pada Pemprov. Lebih parah lagi terkait dengan Kepala BPKS tersebar isu berkeinginan untuk mengundurkan diri. Hal ini penah diutarakan dalam rapat internal dengan Dewas.
“Kabarnya, Kepala BPKS pernah mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada gubernur, namun tidak direspon,” beber Usman.
Menurut Usman, Kepala BPKS belum melakukan gebrakan dan kebijakan apapun. Seperti gagalnya reformasi internal, dan tidak becusnya pengelolaan pelabuhan Balohan yang diambil alih provinsi, menandakan awal dari kegagalan managemen yang sudah berumur satu tahun lebih ini.
Malah di tingkat internal baik dalam koordinasi dan komunikasi sepertinya tidak berjalan dengan baik. Maka sudah barang pasti lemahnya managemen Kepala BPKS, akan mempengaruhi dan tidak optimal kinerja bawahan.
Inilah kesalahan fatal Ketua DKS Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat memutuskan dan menunjuk ketua, wakil ketua dan para deputi pada 2020 yang lalu. Dengan secara diam-diam menunjuk dan melantik orang-orang tidak melalui fit and propertest.
Peserta yang ikut fit and propertest yang nyata-nyatanya sudah ada hasilnya, di anulir dianggap tidak punya kapasistas. Padahal mereka sudah mengikuti prosedur dan sudah dinilai Tim Panitia Seleksi.
Penempatan dan penunjukan SDM managemen BPKS oleh DKS dilandasi lebih pada kepentingan politik dan ekonomi. DKS lebih mendengar orang-orang lingkar ketimbang Tim Panitia Seleksi.
“Inilah buruknya managemen DKS, dan akhirnya menjadi malapetaka BPKS menjadi mati suri. Tak berdaya dan tak mampu memberikan kontribusi sebagai kekuatan ekonomi Aceh,” ujar Usman.
Kondisi ini, tambah Usman, tentunya bukan hanya mempertontonkan kekeliruan dalam tata kelola lembaga Negara. Tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya kepemimpinan DKS untuk membenahi dan menjadikan BPKS profesional.[ril | red 01]
