Catatan: Usman Lamreueng
TINGGAL tiga bulan lebih Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan berakhir masa tugasnya. Pemerintah pusat akan menunjuk seorang Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang ditinggalkan Nova Iriansyah.
Disaat Aceh begitu banyak masalah. Masa Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah akan segera berakhir. Begitu kompleks masalah di Aceh. Hampir disemua sektor bermasalah. Seperti di sektor pendidikan, keuangan, komoditas pangan, infrastruktur. Paling utama yaitu kesehatan masalah keberlanjutan JKA pada tahun selanjutnya.
Kegagalan pembangunan selama ini yang terus menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin. Sesungguhnya mengindiasikan buruknya kinerja birokrasi Pemerintah Aceh. Korup tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan mandatnya sebagai pengurus dan pengelola pembangunan Aceh.
Indikasi ini terkonfirmasi dari banyaknya kegagalan. Dugaan praktik-praktik pat gulipat penuh permainan dan tipu-tipu yang di buka media dan terungkap ke publik. Seperti kasus beasiswa, sapi kurus, apendiks, dan lain sebagainya. Investor yang hengkang, honor illegal, bermewah-mewah dengan mobil dinas. Sementara rumah dhuafa tak dibangun, lembaga keistimewaan MAA diobok-obok dan berbagai masalah lainnya.
Ditambah lagi dibawah kepemimpinan “Sekda Bereh”, kerja siang-malam tidak mengenal waktu. Siang ke malam, malam ke pagi, kita sebagai rakyatpun tidak tau apa yang dikerjakan dan apa yang dirapatkan. Karena hasil dari kerja-kerja tersebut tidak membuat rakyat menjadi sejahtera. Rakyat tetap dalam kemiskinan, silpa tetap besar saban tahun.
Alhasil puluhan bahkan ratusan triliyun uang rakyat yang telah digelontorkan gagal menyejahterakan rakyat Aceh. Hangus dan sia-sia.
Pj Gubenur wajib membenahi dan meluruskan mental birokrasi korup ini. Agar masa dua kepemimpinnyanya berhasil. Rombak struktur dan personel. Isi dengan ASN-ASN yang memililiki integritas dan bisa bekerja.
Singkirkan jauh-jauh ASN-ASN bandit-bandit pembangunan Aceh yang korup, tak bisa kerja, yang bermental ABS, suka menjliat dan cari muka. Ganti pendekatan kerja dengan lebih menekakan pada outcome dan impact. Bukan sekadar mengejar realisasi anggaran seperti yang selama ini terjadi. Tapi tak berdampak apapun terhadap rakyat.
Pj Gubernur harus ada strategi dalam penanganan berbagai masalah di Aceh. Benar-benar harus memahami masalah dan tau bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan. Karena itu penting sekali. Pemerintah pusat saat menunjuk Pj Gubernur Aceh harus yang tepat, berpengalaman, merakyat, komunikatif dan benar-benar berpihak pada pembangunan Aceh.
DOKA
Pj Gubernur Aceh juga harus mampu mengelola anggaran dengan tepat, cermat dan efesien. Benar-benar untuk kepentingan rakyat Aceh. Apalagi 2023 Aceh akan berkurang dana DOKA turun menjadi 1 persen.
Aceh pada 2023 bakal menerima DOKA 1 Persen bukan lagi 2 persen. Sudah dapat diperkirakan berdampak turunnya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) berkisar antara lebih kurang 7-8 triliun saja. Sudah barang pasti setengah dari APBA dari tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, penting sekali Aceh punya blue print pembangunan pasca DOKA turun 1 persen. Harus dipikirkan strategi yang cermat dan tepat keberlanjutan pembangunan Aceh masa depan. Untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti akan bertambah penganguran dengan pemutusan tenaga kontrak 2023.
Investasi gagal belum bisa mendongkrak PAD, lapangan kerja tidak tersedia, dan kemiskinan tetap bertahan. Ini adalah PR besar Pj Gubernur Aceh. Belum lagi masalah politik, masalah kisruk MAA, korupsi, dan berbagai masalah sosial ekonomi lainya cukup berat.
Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk pemerintah nantinya siapapun dia tidak ada masalah. Yang terpenting adalah memahami kultur budaya, politik dan berbagai masalah pembangunan yang selama ini belum selesai.
Calon Pj yang di tunjuk berpihak pada pembangunan Aceh, pengetasan kemiskinan, mampu membangun harmonisasi dengan legislatif. Mampu menjebatani berbagai masalah politik yang belum selesai dengan pemerintah pusat, keberlanjutan dana DOKA, dan pemberantasan korupsi.
Maka kita berharap pada pemerintah pusat. Pj Gubernur yang nanti ditunjuk benar-benar mampu menyelesaiakan masalah. Bukan saja menyiapkan Pemilu. Tapi juga keberlanjutan pembangunan Aceh.[]
Penulis, Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, menulis untuk halaman7.com.
