Catatan: Usman Lamreung
BUPATI Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini tinggal menghitung hari. Dalam minggu pertama Juli 2022 ini, akan berakhir jabatan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Besar.
Tinggal beberapa hari lagi masa purna tugas, Bupati Mawadi Ali sepertinya belum menuntaskan janji-janji politik yang sudah dijabarkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM).
Malah program yang dicandangkan masih terabaikan, salah satunya adalah reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menanta kembali pemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi dalam rangka menata kembali tata kelola pemerintahan di Aceh Besar sepertinya masih sangat jauh dengan harapan.
Rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan selama dibwah pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini tidak proposional, professional dan transparan.
Sumberdaya Manusia yang cakap, mumpuni dan berpengalaman cukup banyak di Aceh Besar. Namun sayang Bupati dan wakil bupati dalam melakukan rotasi dan mutasi lebih pada kepentingan politis, pejabat “Asal Bapak Senang” (ABS) yang banyak diangkat.
Sebagai contoh beberapa kepala OPD termasuk kepala Bappeda. Ditambah lagi sampai akan berakhir purna tugas, OPD dilingkungan Aceh Besar masih ada pejabat Plt.
Bagaimana memberikan pelayanan publik yang maksimal pada masyarakat, bila penempatan para pejabat dilingkungan pemerintah Aceh Besar sarat kepentingan? Lebih parah lagi hasil laporan audit BPK sesuai dengan pemberitaan di media.
Ada temuan dalam pengelolaan anggaran. Seperti kesalahan administrasi, pelaksanaan tender dan malah ada dugaan indikasi kerugian negara. Malah sampai terjadi krisis keuangan, ini tandanya akibat gagal melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Bupati dan Wakil Bupati juga gagal merealisasikan penggunaan gedung Mall Pelayanan Publik di Lambaro. Sampai saat ini masih terbengkalai dan belum fungsional. Malah ini menjadi temuan Oembusman Aceh. Menandakan buruknya tata kelola pemerintahan, tidak mampu mengelola asset dengan baik.
Pembangunan puskesmas Pulo Aceh yang pernah dialokasi anggaran pada 2020. Namun gagal tidak selesai, belum bisa dilanjutkan tidak ada anggaran dan menjadi bangunan terbengkalai, sehingga menghambat pelayanan kesehatan masyarakat di Pulo Aceh.
Kepemimpinan bupati Mawardi Ali dan wakil bupati Walid Husaini, gagal mengelola pontensi sumberdaya alam daerah seperti sektor parawisata, destinasi wisata sangat menjanjikan. Namun tidak serius dikelola, untuk menambah pendapatan daerah, yang selama ini ada melalui pajak tanah, galian C, parker dan lainnya.
Pelaksanaan syariat Islam, diawal pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini ada terobosan sporadis. Seperti wajib jilbab dibandara dan pramugrari menjadi sorotan publik, termasuk razia yang dilakukan Wakil Bupati saat shalat jumat harus tutup warung.
Sehingga naik popularitas keduanya. Namun kebijakan tersebut tidak ada evaluasi dan tindak lanjutnya. Malah semakin meredup hingga akan berakhirnya purna tugas sebagai bupati dan Wakil Bupati.
Implementasi dan realisasi dalam pelekasanaan syariat Islam masih saja bersifat serimonial saja. Hanya mambangun popoularitas, namun dalam realita dilapangan masih saja banyak pelanggaran. Belum terintegrasi dengan semua lintas sektor, minimnya anggaran dan kebijakan hanya sporadis saja.
Selanjutnya masalah jalan Cot Irie-Limpok hingga saat ini, masih belum direalisasikan. Padahal kalau ada niat untuk mempercepat proses negosiasi dengan pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Besar bisa saja mendorong bersama-sama dengan DPRK, DPRA dapil Aceh Besar.
Agar jalan tersebut bisa segera direalisasikan dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan mendorong Gubernur Aceh cepat mengeluarkan per-gubnya. Ironis memang, masalah koordinasi lintas pemerintahan tak kunjung selesaikan. Ini akibat buruk tata kelola pemerintahan.
Program meramaikan kota Jantho dengan tiga program yaitu pendidikan, olahraga dan parawisata, sepertinya tidak berjalan dengan baik.
Biarpun ada terobosan yang dilakukan bupati mendirikan tempat wisata Janto Panorama Part (JPP) milik pribadinya. Namun sayang ada dugaan masalah dalam realisasi seperti program normalisasi sungai dikawasan berdekatan dengan JPP untuk kepentingan wisata tersebut.
Menjadikan kota pendidikan dan pusat olahraga masih jauh dari harapan apalagi IPDN gagal berdiri di kota Jantho. Ditambah lagi prasarana dan sarana olahraga terbengkalai karena tidak ada even-even besar yang dibuat di Kota Jantho.
Namun selain kegagalan, ada juga kesuksesan dibawah pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini, Juara bertahan MTQ Provinsi Aceh di Bener Meriah. Merealisasikan boat/kapal ambulan untuk Warga Pulo Aceh dan program Pro Abes.[halaman7.com]
Penulis, Akademisi Unaya, Aceh Besar
