halaman7.com – Banda Aceh: Publik Aceh dikejutkan dengan pergantian Sekda Aceh, Taqwallah dan ditunjuk Bustami sebagai Sekda Aceh yang baru, melalui keputusan presiden.
“Memang selama ini pemberitaan di media santer kita baca agar Sekda Aceh diganti. Dianggap banyak masalah. Salah satu yang merekomendasi Sekda Aceh diganti adalah DPRA,” ujar akademisi Unaya, Usman Lamreueng, Kamis 8 September, menanggapi pergantian Sekda Aceh ini.
Menurutnya, dalam penunjukan Sekda baru kabarnya ada beberapa nama yang diajukan dan terpilih ditunjuk Bustami. Proses usulan dan penunjukan Sekda sepertinya sangat tertutup. Tidak ada uji kelayakan serta kepatutan yang harus dilewati seorang calon sekda.
Terkesan penunjukan Sekda baru mendadak, urgensi dan harus disegerakan. Hingga ke luar melalui keputusan presiden. Disisi lain, Usman ragu akan integritas sekda Aceh yang baru ini.
“Kami juga meragukan integritas Sekda baru Pak Bustami. Apalagi kalau kita lihat kilas balik ada catatan merah terkait dalam kebijakan pengelolaan anggaran yang menyeret namanya. Seperti kasus dugaan pelanggaran dana Apendik saat itu menjadi perhatian publik,” beber Usman.
Sepertinya, lanjut Usman, Pemerintah Aceh terkesan krisis Sumber Daya Manusia. Penjabat yang ditunjuk termasuk Sekda baru diragukan integritasnya. Tidak berbanding lurus dengan harapan publik Aceh dan malah merah rapornya
Seharusnya proses penunjukan dan pergantian Sekda dilakukan dengan proses prosedur yang jelas dan trasparan. Seperti uji kepatutan dan kelayakan. Agar Sekda yang diganti siap menjalankan tata kelola birokrasi dengan baik.
Apalagi saat ini tata kelola pemerintahan dan birokrasi Aceh lemah yang sarat masalah.
“Bila ditunjuk orang yang diduga bermasalah bagaimana mungkin bisa dilakukan pembenahan tata kelola birokrasi,” tanya Usman.[ril | red 01]
