halaman7.com – Banda Aceh: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Komite Bineh Jalan (KBJ) melakukan aksi meminta Pj Gubernur untuk menyelamatkan Aceh dari kemiskinan, Jumat 9 September 2022 di pelataran Kantor Gubernur Aceh.
Gerakan bertajuk aksi damai tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dan masyakarat yang berangkat dari beragam latar belakang institusi dan elemen. Aksi Damai itu mendapat pengawalan ketat dari puluhan Polisi dan Petugas Satpol PP.
Koordinator Lapangan, Ilham Zam Zam dalam orasinya menyatakan, fokus aksi damai ini adalah persoalan angka Kemiskinan di Aceh yang semakin mengkhawatirkan dan berbanding lurus dengan indikator kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dikatakan, fokus pergerakan ini adalah pada isu lokal yang berangkat dari isu nasional. Karena secara data Badan Pusat Statistik Pusat Aceh berada di peringkat 5 sebagai provinsi termiskin se-Indonesia.
Kondisi ini tentu diperparah lagi dengan Kenaikan BBM. Dikhawatirkan semakin memperburuk presentase angka kemiskinan di Aceh.
Ilham juga menyampaikan, Pemerintah Aceh harus terus berkomitmen dalam menggagas program. Baik yang sifatnya jangka menengah maupun panjang dan menghindari tumpang tindih regulasi demi menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
“Kita menginginkan Komitmen dari Pemerintah Aceh soal tekad mengentaskan kemiskinan di Aceh. Agar berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Aceh kedepan,” sambung Ilham.
Dalam aksi ini, Komite Bineh Jalan menyampaikan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh. Diantaranya Pertama, Menolak kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak Pj Gubernur Aceh untuk menuntaskan kemiskinan di Aceh.
Ketiga, menjaga kestabilan bahan pokok. Keempat, memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh. Kelima, menjamin stok solar untuk nelayan.
Keenam, meminta aparat penegak hukum untuk memberantas mafia BBM bersubsidi dan ketujuh, menindak tegas pelaku ilegal logging serta ilegal mining.
Disamping penyampaian 7 tuntutan utama. Beberapa orator turut menyampaikan perhatian khusus terhadap persoalan pengrusakan handphone wartawan.
Hendaknya semua pihak bisa menjamin pentingnya pengawalan terhadap kekebasan Pers dalam mengawal demokrasi penyampaian aspirasi.
“Kami akan tetap mengawal kajian ini. Hingga adanya tindak lanjut bersifat rumusan konkret dari lembaga eksekutif, dalam hal ini Pj Gubernur Aceh. Sehingga aksi ini akan terus berlanjut sampai tuntutan kami terpenuhi,” tutup Ilham.[Sutris | red 01]
