halaman7.com – Banda Aceh: Partai Aceh di Mubes ke III kembali menunjuk secara aklamasi Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum. Sejak berdiri 2007 Partai Aceh hingga berjalan periode yang ke IV. Masih tetap menaruh kepercayaan kepada Mualem untuk tetap mengendalikan kapal besar Partai Aceh.
“Kita tidak mengetahui secara pasti atas keputusan Mubes partai tetap mempertahan Mualem sebagai ketua umum partai,” ungkap Akademisi Unaya, Usman Lamreung, Senin 27 Februari 2023.
Menurutnya, bisà saja Mualem masih saja direstui Tuha Peut Partai Aceh dan masih tetap menjadi simbul perjuangan Partai Aceh. Sehingga tidak ada calon lain yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri merebut kursi Ketua umum Partai Aceh.
Diharapkan partai lokal dalam Pemilu 2024 nanti, harus mampu dan tetap mempertahankan eksistensi menjadi partai yang dipilih rakyat Aceh khususnya Partai Aceh. Apalagi perjuangan Aceh menjadi daerah sejahtera, berkeadilan, bersih tanpa korupsi, dan bersyariat masih jauh dari harapan.
“Maka harapan rakyat Aceh salah satu ada pada Partai Aceh, yang lahir dari rahim perjuangan rakyat Aceh,” ujar Usman.
Dikatakan, harapan sirna setelah tiga kali pemilu dan menjadi partai pemenang Pemilu di Aceh. Tidak berbanding lurus untuk tetap konsisten pada jalan lurus yang pernah dijanjikan saat Pemilu. Seperti mengatasi kemiskinan, syariat islam jalan ditempat, tumpang tindih kebijakan antar pusat dan Aceh.
Lalu masalah korupsi, pengangguran, konflik internal partai, qanun bendera bermasalah. Qanun LKS bermasalah, Pilkada 2022 gagal dan berbagai ketimpangan lainnya.
Seharusnya menjadi skala periotas dalam pembahasan Mubes PA selain memilih ketua umum. Agar ada kajian menyeluruh apa yang sudah dicapai selama 5 tahun terakhir yang dilakukan melalui program PA 5 tahun sebelumnya. Apakah tercapai atau sedang masa kemunduran partai Aceh.
“Hal ini juga bisa dibuktikan 5 tahun terakhir. Kita tidak melihat terobosan apapun yang dilakukan Partai Aceh dan perwakilannya diparlemen yang mayoritas kursi,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Usman, berbabagai ketimpangan kebijakan yang sudah menerobos dan membabar UUPA. Seperti batalnya Pilkada 2022 menyebabkan terjadinya rotasi kepemimpinan dengan penunjukan Pj.
belum lagi soal, kewenangan pengelolaan tambangpun terjadi ketimpangan kebijakan. Qanun bendera yang tak kunjung usai, pendidikan semakin meluncur kebawah, Aceh terus menjadi daerah miskin, dan berbagai ketimpangan yang lain.
Lembaga Wali Nanggroepun sebagai lembaga penguat keistimewaan dan budaya Aceh, masih sangat rapuh. Belum berjalan sebagai lembaga penguat adat dan budaya. Belum melihat fatwa-fatwa penguat adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Ini tugas Parlok khusus Partai Aceh beserta wakilnya yang sudab dipilih rakyat Aceh di DPRA konsisten berjuang secara politik. Mengoalkan berbagai program pembangunan sebagai bagian cita cita perjuangan untuk kepentingan Aceh masa depan.
Harapan rakyat pada Partai Aceh, harus benar benar merealisasikan janji politik. Cita-cita perjuangan dan kuatkan barisan dengan melakukan reformasi internal. Kaderisasi denga rekurtmen politik cerdas adalah bagian dari pembagunan politik estafek lintas generasi.
Bila ini tidak dilakukan, malah ruang demokrasi internal PA juga tidak begitu berjalan. Jangan harap Pemilu 2024 PA menjadi partai pemenang Pemilu. PA harus belajar dari sejarah tiga pemilu 2009, 2014 dan 2019 semakin turun aksistesinya.
“Jangan sampai 2024 partai Aceh tinggal nama, tak ada perwakilan di DPRA. Maka sudah seharusnya PA mengembalikan ruhnya dan merebut kembali hati rakyat Aceh,” pungkas tokoh muda Aceh yang terkenal kriris ini.[ril | red 01]
