halaman7.com – Banda Aceh: 17 tahun sudah Aceh dalam damai. Rp100 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) dibelanjakan atasnama pembangunan Aceh. Sayang hingga saat ini Aceh belum mampu keluar dari keterpurukan kemiskinan.
Akademisi Unaya, Usman Lamreueng mengungkapkan, setiap tahun hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menjadikan Aceh, juara bertahan di Sumatera. Sebagai salah satu daerah termiskin. Predikat ini terus melekat pada Aceh, menjadi sorotan rakyat Aceh dan pemerintah pusat.
“Pertanyaannya adalah kapan dan siapa kepemimpinan siapa masalah kemiskinan yang sistimik ini bisa turun secara berkelanjutan dengan berbagai terobosan kebijakan,” ujar Usman Lamreueng, Rabu 12 April 2023.
Selain kemiskinan yang belum selesai, lanjut Usman, ditambah berbagai persoalaan lain. Hingga saat ini masih banyak belum juga selesai. Seperti Syariat Islam, Implementasi UUPA hingga pro-kontra revisi UUPA, persoalan pengangguran, invesgasi, MAA, dan lainnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut salah satu yang diharapkan adalah peran Partai Politik lokal sebagai kekuatan sosial politik di Aceh. Dimana sebenarnya peran partai politik lokal dalam mendorong pemerintah Aceh benar-benar pembangunan yang dicetuskan berpihak kepada rakyat.
Aceh sebagai daerah otonomi khusus, yaitu diberikan kepada rakyat Aceh mendirikan organisasi partai politik lokal. Agar rakyat Aceh bisa menyuarakan aspirasi untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pertanyaan adalah apakah benar partai politik lokal dibuat kelompok masyarakat Aceh untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan Aceh?
Melihat fenomena dalam kurun 2 tahun terakhir. Partai politik lokal nyaris tak ada gagasan. Ide dan pikiran dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Aceh termasuk kader-kader yang di utus ke parlemen sepertinya minim gagasan dalam mengolkan visi partai politik.
Nah, dari penjelasan itu. Pertanyaannya adalah apakah parlok gagal dalam membangun Aceh? Apakah partai politik yang digagas dan dibuat hanya untuk kepentingan merebut dan mempertahankan kekuasan? Kader terbaik partai yang di utus di parlemen hanya fokus pada pokir saja? Namun melupakan tugas utama?
“Kita tidak melihat Parlok lama maupu baru punya gagasan dan konsep masa depan Aceh,” tegas Usman seakan menggugat keberadaan dan peran Parlok di Aceh.
Malah terkesan, lanjut Usman, saat ini parlok lahir hanya masih berkutat pada rebut dan kuasaai eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi dengan politik meuron-roen dengan slogan gerbongnya masing-masing.
Sehingga basis yang dibangun hanya basis massa melupakan pengkaderan berkelanjutan. Sehingga politik yang dibangun lebih pada kedekatan emosial. Bukan politik gagasan dan pengkaderan.
“Pada akhirnya lahirlah politik dokrinitas,” pungkas Usman.[ril | red 01]
