halaman7.com – Jakarta: Perseteruan Partai Demokrat dengan Moeldoko belum juga berakhir. Bahkan, terbetik kabar, upaya kudeta Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko akan dikabulkan Mahkamah Agung (MA) atas PK yang diajukan Moeldoko.
Kabar itu semakin santer, setelah Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana mengunggahnya lewat media sosial, twitter. Hal ini memaksa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara.
Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat. Agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Itu adalah kemunduran demokrasi.
“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius, bahwa Demokrat akan diambil alih?,” tanya SBY pada Minggu 28 Mei 2023.
Berdasarkan akal sehat, lanjut SBY, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA. Karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat. Agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk.
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan.
“Indonesia bukan negara predator (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba. Yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.
Selain itu, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut.
SBY juga menanggapi unggahan Prof Denny Indrayana terkait perubahan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup.
Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana reliable. Bahwa MK akan menetapkan sistem proporsional tertutup, dan bukan sistem proporsional terbuka seperti yang berlaku saat ini.
“Maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia,” tulis SBY lewat akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu 28 Mei 2023.
Terkait perubahan sistem pemilu, menurut SBY, ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu.
Pertanyaan pertama kepada MK. Apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU.
“Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan haos politik,” lanjut SBY.
Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi. Bukan menetapkan UU mana yang paling tepat. Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka.
Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar.
Untuk menghindari situasi chaos. SBY menyarankan untuk Pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.[ril | red 01]
