halaman7.com – Banda Aceh: Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung mengungkapkan, hal tragis telah terjadi di Aceh. Dimana, ada indikasi anggaran ABPA dibajak dan diolah gila-gilaan yang tidak menyelesaikan substansi masalah ekonomi Aceh.
“Seperti besarnya dana Pokir dan masuknya pelaksanaan PON dalam APBA. Nyatanya itu tidak ada dalam RPJM dan PON anggarannya dari APBN,” ungkap Usman Lamreueng, Minggu 17 September 2023, menyangkut kondisi ekonomi Aceh saat ini.
Menurut Usman, sejauh ini anggaran Pokir begitu fantastis tapi tidak menyelesaikan permasalah yang sedang terjadi.
Selanjutnya kabarnya lagi melalui dana Otsus diwacanakan digunakan pelaksanaan PON September 2024. Ini akan bertambah lagi luka rakyat Aceh pada Pemerintah Aceh. Sebab seharusnya dana Otsus sudah jelas di peruntukan untuk rakyat Aceh sesuai tertuang dalam UUPA.
Dikatakan, pelaksanaan PON bukan beban anggaran Otsus ataupun APBA, tapi itu sudah ditanggung melalui APBN. Tinggal bagaimana pemerintah membangun komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat.
“Jadi tidak boleh sepersenpun dana Otsus digunakan untuk pelaksanaan PON. Itu akan mengabaikan amanah UUPA,” tegas Usman.
Dikatakan, Aceh saat ini terus merosot ke bawah. Ekonomi tidak tumbuh, daya beli masyarakat lemah, harga kebutuhan pokok terus meroket seperti naiknya harga beras yang sangat memberatkan rakya Aceh, dan ditambah sempitnya lapangan pekerjaan.
Lebih parah lagi disaat ekonomi masyarakat tidak menentu. Penggunaan anggaran APBA semakin tidak terarah dalam penguatan program pembangunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh lebih baik.
Di semua indikator makro, lanjut Usman, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran, semua angkanya negatif. Bahkan yang paling sensitif angka kemiskinan, selalu menjadi objek sinisme publik.
Pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan Bappeda Aceh selama ini? Kenapa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemiskinan belum juga bisa turun? Kemana anggaran APBA yang sudah di gunakan?
Tiap tahun rakyat Aceh diberikan harapan dengan dana Otsus dan dana lainnya triliunan. Namun dengan anggaran yang fantastis, pertumbuhan ekonomi lemah, lapangan kerja sempit, inflasi meningkat, dan kemiskinan masih saja nomor satu Sesumatera.
“Jangan-jangan perencanaan program yang di rumuskan di Bappeda Aceh hanya sebatas copy paste saja,” tanya Usman.
Untuk itu, Usman berharap, Pemerintah Aceh dan DPRA, dalam sisa anggaran Otsus satu persen lagi. Ada melahirkan proram-program pembangunan Aceh 2027 ke depan yang punya nilai dan manfaat. Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Aceh dan membuka lapangan kerja.
Karenanya, Usman mendorong pemerintah Aceh. Agar fokus pembangunan sektor ekonomi adalah di sektor parawisata hulu ke hilir, sektor perikanan, sektor UMKM, pertanian dan perkebunan.
“Bila fokus dan konsisten tentu akan berdampak pada penguatan ekonomi Aceh dan membuka lapangan kerja,” saran Usman.[ril | red 01]
