halaman7.com – Banda Aceh: Kisruh DPRA dengan Pj Gubernur Aceh sepertinya bakal terus berkepanjangan tanpa ada tanda-tanda selesai.
Perdebatan yang diawali DPRA mengundang Pj Gubernur untuk rapat bersama membahas program urgensi (Pemilu, PON dan Pilkada) dan anggaran.
Namun Pj Gubernur tidak hadir, dan sudah mendelegasikan ke Tim TAPA membahas anggaran.
“Ini awal kisruh DPRA dan Pj Gubernur, sampai akhirnya DPRA meminta pemerintah pusat untuk evaluasi dan peninjauan kembali Pj Gubernur Aceh, hingga macetlah pembahasan anggaran 2024,” ujar akademisi Unaya, Usman Lamreueng, Kamis 16 Nopember 2023, malam.
Menurutnya, kisruh politik ini semakin tajam setelah Jubir Pemerintah Aceh melalui pernyataannya di media menyebutkan, kisruh DPRA dan Pemerintah Aceh diduga ada dalang internal salah seorang Tim TAPA yang memperkeruh konflik DPRA dan Pj Gubernur semakin tajam.
Konflik politik dua lembaga politik ini bakal berkepanjangan karena tidak ada titik kesepakatan. Sehingga komunikasi politikpun macet, apalagi pernyataan Jubir pemerintah Aceh bertambah lagi eskalasi dinamika politik elit dua lembaga tersebut.
Ironis lagi, lanjut Usman internal Pemerintah Aceh sendiri lagi bermasalah Pj Gubernur dan Sekda tidak harmonis. Ini juga masalah serius akan bertambah lagi macet berbagai kebijakan pembangunan dan realisasi anggaran.
Satu sisi DPRA dan Pj Gubernur semakin tajam panas, disisi lain Pj Gubernur dengan Sekda Aceh tidak hormanis. Akhirnya apa yang terjadi macetlah berbagai kebijakan dan pembangunan Aceh termasuk realisasi anggaran 2023 pun juga akan berimbas, bila konflik politik elit internal pemerintah Aceh dan DPRA tak kunjung selesai.
“Ujung-ujungnya pembangunan Aceh macet dan yang rugi kita sebagai rakyat Aceh,” ujar Usman.
Satukan Gagasan
Melihat kondisi ini, Usman, berharap elit dua lembaga politik harus segera menyudahi kisruh politik. Satukan gagasan dan program untuk kepentingan pembangunan dan rakyat Aceh, anggaran 2023 sudah mau tutup, dan anggaran 2024 sudah harus segera ada kesepakatan.
“Jangan sampai Aceh terus dalam kerugian akibat kisruh politk elit dua lembaga yang tak kunjung selesai,” ujarnya.
Dikatakan, pada 2024 ada program besar yaitu PON, Pileg dan Pilkada yang butuh energi, kosolidasi dan persatuan dua lembaga politik di Aceh. Maka sudah sepatutnya bangun komunikasi dan koordinasi dengan baik.
Perdebatan yang tidak berkesudahan tentu berdampak besar pada pada Aceh dan masyarakat Aceh. Jangan sampai rakyat Aceh menjastifikasi dua lembaga politik Aceh yang tidak peduli pada rakyat Aceh.[ril | red 01]
