Oleh: Aji Setiawan ST
PENAKLUKAN sebuah bangsa oleh bangsa lainnya, terutama secara ekonomi, pernah terjadi di nusantara. Dahulu VOC datang ke nusantara dalam rangka pencarian dan penguasaan jalur perdagangan rempah-rempah.
Harap diingat, kita pertama kali dijajah bukanlah oleh Kerajaan Belanda. Kita dijajah oleh VOC yang merupakan sebuah perusahaan dagang yang berasal dari Belanda. Baru setelah itu VOC yang bankrut menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Kerajaan Belanda.
Belajar dari hal ini, sebuah perusahaan bisnis secara historis memang memiliki kemampuan untuk melakukan penjajahan dalam semua bidang. Motif keuntungan ekonomi bisa melahirkan penjajahan.
Saat ini kita sedang giat-giatnya melakukan liberalisasi ekonomi baik melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Liberalisasi tidak hanya dilakukan dalam arus perdagangan, tetapi juga dalam hal investasi, arus keuangan, dan arus tenaga kerja.
Kalau tidak hati-hati dan dipersiapkan dengan baik, tak ayal berbagai langkah ini memiliki potensi untuk melahirkan kembali penjajahan ekonomi.
Mari kita berkaca pada diri sendiri. Dahulu VOC melakukan penjajahan dengan menciptakan jaringan bisnis yang bekerja sama dengan pedagang lokal. Para saudagar ini kemudian menyogok birokrat yang korup.
Kalau ada raja yang tidak kooperatif, diciptakan raja boneka yang menjadi tandingan. Segala kebutuhan logistik raja boneka ini disediakan oleh VOC dan antek-antek saudagarnya.
Satu per satu raja atau pangeran yang hidup lurus dan berdikari ditumbangkan dengan kekuatan uang dan senjata. Anda bisa memahami pola adu domba semacam ini dengan membaca berbagai buku sejarah.
Coba kita proyeksikan situasi ini ke zaman sekarang. Kita punya birokrat yang korup, dari mulai tingkat daerah sampai pusat. Para kepala daerah banyak mengobral izin bisnis dan pemanfaatan sumber daya alam.
Tiap tahun batu bara dikeruk, emas dan nikel ditambang, hutan dibakar. Seolah tanpa pengendalian. Untuk kepentingan siapa? Jelaslah untuk kepentingan pengusaha. Di tingkat nasional juga tak kurang mengkhawatirkan.
Perdebatan mengenai Freeport dan Blok Masela sangat kental dengan kepentingan perusahaan besar. Itu salah satu contoh saja. Ingat lho dulu kita pernah dijajah oleh perusahaan.
Saya setuju dengan pemikiran Amartya Sen bahwa pembangunan manusia dan kemerdekaan ekonomi merupakah kunci dari kemerdekaan di segala bidang. Tetapi, itu dimensinya masih pada tataran individual.
Di samping itu, pemikiran Bung Karno perlu kita terjemahkan ke dalam kehidupan negara secara kontekstual. Bila negara dan birokrasi pemerintahan tidak bisa memerdekakan diri dari kepentingan perusahaan, kemerdekaan di bidang ekonomi secara individual sangatlah sulit untuk dijamin.
Kalau mampu mengamalkan pemikiran dua orang besar ini, agar bisa dimanifestasikan mandiri secara pangan (ekonomi). Kita akan mendapatkan sebuah negara dan warga bangsa yang betul-betul merdeka secara hakiki.
Merdeka![halaman7.com]
Penulis tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah
