Kapolres Aceh Tamiang Dukung Satgas PKH Restorasi Kebun Sawit Ilegal

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi

halaman7.com – Aceh Tamiang: Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam merestorasi kebun illegal, mayoritas berupa perkebunan sawit, yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Apa yang dilakukan Satgas PKH ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Polres Aceh Tamiang siap mendukung agar operasi restorasi kebun sawit ilegal ini dapat segera dituntaskan,” kata AKBP Muliadi, dalam keterangannya, Senin 29 September 2025.

Sebagai informasi, Satgas PKH telah menghancurkan sekitar 175 hektare kebun ilegal di dalam TNGL. Selain itu, sejumlah warga menyerahkan kembali lahan yang sebelumnya mereka kuasai. Termasuk yang dikelola oleh kelompok pengusaha dengan jaringan perambah yang selama ini dinilai meresahkan masyarakat.

Satgas juga menyoroti pola-pola penggunaan oknum eks kombatan yang dilakukan kelompok tersebut. Aksi mereka dinilai menimbulkan keresahan, khususnya di wilayah Tenggulun, karena kerap melakukan teror dengan mengatasnamakan isu perdamaian Aceh yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Tentunya program restorasi yang dijalankan Satgas PKH ini akan kita kawal bersama. Lahan yang sudah dikuasai secara ilegal harus segera dihijaukan kembali agar tidak direbut lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Kapolres.

Selain kawasan TNGL, Kapolres juga menyinggung praktik perambahan hutan mangrove yang menjadi perhatian Satgas PKH. Ditegaskan, kasus tersebut kini tengah ditangani Polres Aceh Tamiang dengan memeriksa sejumlah saksi dan ahli planologi. Lokasi perambahan berada di Dusun Ujung Pusong, Desa Kuala Genting, Kecamatan Bendahara.

“Kasus perambahan hutan mangrove ini sedang kami proses. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Kami juga telah menyita beberapa barang bukti, memasang police line, dan menempatkan plang penyidikan di lokasi,” jelas AKBP Muliadi.

Baca Juga  Forkopimda Aceh Tamiang Tinjau Pos Perbatasan Pengetatan Prokes

Hasil pemeriksaan menunjukkan, kawasan hutan mangrove yang dirambah mencapai 344,7 hektare. Dari jumlah itu, ada beberapa orang masyarakat diduga telah merambah hutan mangrove dengan menggunakan alat berat ekskavator yang kini telah diamankan sebagai barang bukti.[ril | Antoedy]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *