Mualem Rombak 290 Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Aceh

SEkda Aceh melantik pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pmerintah Aceh.[FOTO: h7 - dok humas aceh]

halaman7.com – Banda Aceh: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf  atau yang akrab disapa Mualem melakokan perrombakan besar-besaran para pejabat eselon III dan IV. Setidaknya ada 290 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh yang di bongkar.

Perombakan itu dotandai dengan pelantikan pejabat tersebut yang dilakukan Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir. Sekdamelantik 290 pejabat eselon III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Aceh, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat, 26 September 2025.

Adapun rinciannya adalah sebanyak 113 pejabat eselon III dan 177 pejabat eselon IV.

Sekda Nasir mengatakan, rotasi dan pelantikan pejabat baru di lingkungan pemerintah merupakan hal yang lumrah untuk menyegarkan kinerja. Diharap pelantikan para pejabat tersebut membawa berkah bagi pemerintah dan masyarakat Aceh.

Menurut Sekda, para pejabat Pemerintah Aceh memiliki tangunggjawab untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih menyelimuti Aceh. Diantaranya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi hingga stunting.

“Aceh hari ini masih berada pada pososi termiskin, kemiskinan Aceh 12,33 persen atau 740 ribu orang dari 5,5 juta masyarakat Aceh,” kata Nasir.

Sementara pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,5 persen, masih jauh dari rata rata nasional. Begitupun kondisi stunting juga masih bermasalah.

Selain itu, kata Sekda, Pemerintah Aceh saat ini juga sedang berpacu merealisasikan APBA 2025 agar mencapai target. Para pejabat yang baru dilantik itu diharapkan dapat memacu realisasi anggaran di masing-masing instansi yang mereka jabat.

“Realisasi anggaran sampai hari ini ada di angka 58,1 persen dari target kita 61 persen, masih deviasi sebesar 3 persen,” kata Nasir.

Nasir berharap, penyegaran jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilakukan tersebut dapat memacu realisasi target APBA 2025.

Baca Juga  Pesuling Gayo Asal Kung Berkiprah di Ibukota Negara

“Jangan sampai setelah dilantik realisasinya malah stag,” ujar Nasir.

Nasir menjelaskan, realisasi belanja anggaran pemerintah berkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kalau belanja tersendat, maka upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran pun ikut tersendat.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *