halaman7.com – Banda Aceh: Mahalnya harga barang kebutuhan pokok dan mulai langkanya berbagai kebutuhan masyarakat, mulai menimbulkan potensi benih-benih penjarahan di Aceh, terutama di ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh.
Kondisi ini dipicu dengan sikap PLN yang terkesan pilih kasih dengan memadamkan listrik yang tak jelas. Katanya pemadaman listrik akan dilakukan pertiga hari, kenyataannya hal itu hanya sekedar kata bohong atau hoaks belaka.
Pemicu lain yakni, dengan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, warga harus antri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM dengan antrian nyaris sepanjang 500 meter bahkan ada yang sampai 1 kilometer, namun saat hendak mau sampai giliran menngisi, mesin pengisian BBM rusak atau minyak habis.
Kondisi ini bisa menimbulkan amarah masyarakat. Hal ini sudah terlihat disejumlah tempat seperti yang terjadi di Langsa, dua hari lalu atau kabar yang muncul di SPBU Lamnyong, Banda Aceh pada Rabu, 3 Desember 2025, malam.
Warga Banda Aceh pada umumnya meminta pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh untuk bisa bekerja dan berpikir untuk daerah ini. Meski Banda Aceh tidak terdampak langsung dari bencana, namun dampak atau imbas bencana itu sangat dirasakan saat ini.
“Kita berharap, pemerintah ada di tengah penderitaan masyarakat,” ujar warga Banda Aceh yang mengaku bernama Yudi, Kamis 4 Desember 2025.
Menurut Yudi, Pemerintah seharusnya bisa menstabilkan harga barang. Meskipun ada kenaikan sedikit, masyarakat bisa memakluminya karena kondisi saat ini. Namun kalau harga selangit bahkan banyak barang pokok yang hilang dari pasaran. Lalu apa kerja pemerintah.
“Kami sadar penderitaan kami di Banda Aceh yang tak berdampak langsung bencana tak seberapa dibandingkan saudara-saudara kita yang terkena langsung bencana kehilangan sanak saudara dan harga benda. Namun kiranya kondisi di Banda Aceh ini tak dilupakan atau diabaikan begitu saja,” ujar Yudi.
Hal yang disampaikan Yudi ini, hampir senada dengan omongan banyak warga Banda Aceh yang diimput halaman7.com di lapangan.
Bila kondisi ini berlarut hingga sepekan kedepan, potensi keributan atau penjarahan ini bisa jadi tak terhindari. Sebab di masyarakat ini seakan menjadi bom waktu yang siap meletus kapanpun saja.
Termasuk hal, kondisi listrik. Menurut Rahmad, warga Banda Aceh lainnya, dalam kondisi darurat seperti ini tak sepantasnya PLN memadamkan litsrik sampai giliran tiga hari. Seharusnya di ratakan 1 hari sekali atau maksimal 2 hari.
“Ini bahkan ada daerah yang berhari-hari tak hidup, sekan PLN mempermainkan hak-hak masyarakat,” ujar Rahmad yang ditemui di warkop dikawasan Lampaseh Banda Aceh.
Rahmad juga mengkritisi sikap pejabat di Aceh yang tak memiliki empati. Dimana, menurut Rahmad, para pejabat yang tinggal di kawasan Blang Padang, tidak bisa ikut merasakan penderitaan masyarakat sekitarnya.
Hal ini bisa dilihat dari perilaku boros pejabat yang menghidupan listrik di rumah dinas sampai ke taman-taman, bahkan pagar rumah. Sedangkan masyarakat sekitar gelap gulita karena terkena pemadaman listrik.
“Mari sama-sama kita berempati dengan penderitaan masyarakat, meski mendapat fasilitas istimewa dari jabatan yang kita emban,” ujar Rahmad.[andinova | red 01]
