halaman7.com – Aceh Timur: Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky meminta dukungan Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari untuk mendorong pemerintah pusat mengalihkan status jalan Peureulak–Blangkejeren menjadi jalan nasional.
Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses vital penghubung Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues yang saat ini berstatus jalan provinsi dan mengalami kerusakan parah pascabanjir.
“Ini adalah jalan provinsi yang menghubungkan Aceh Timur dan Gayo Lues. Kami menilai sudah layak ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Agar proses penanganan dan pembangunan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Al-Farlaky saat mendampingi KSP di Gampong Bunin, Kecamatan Lokop, Kabupaten Aceh Timur, Rabu 14 Januari 2025.
Dalam kesempatan itu juga, Bupati melaporkan kondisi sejumlah wilayah terparah terdampak banjir, seperti Lokop, Simpang Jernih, dan Pante Bidari.
Di wilayah tersebut, hampir seluruh infrastruktur mengalami kerusakan berat, mulai dari sekolah, masjid, hingga pusat perkantoran kecamatan yang bahkan hilang di beberapa titik.
Sebagai kepala daerah, Bupati berharap pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi pascabanjir di Aceh Timur.
“Kami berharap kepada KSP agar dapat mendorong percepatan pemulihan serta memberi perhatian khusus terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis Aceh dapat bangkit kembali,” ujar Al-Farlaky.
Dalam kunjungan ke Kecamatan Lokop ini, KSP juga didampingi Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah.
Kunjungan KSP ini juga terkait status lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang saat ini digunakan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Serta rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) agar mendapat dukungan dan kejelasan status dari pemerintah pusat guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari, pada kesempatan itu ikut meresmikan secara simbolis pengoperasian water purifier Aqualux sebagai penyediaan air minum bagi masyarakat terdampak banjir.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Khususnya ketersediaan air bersih dan air minum yang layak, serta melihat langsung kondisi pemulihan sosial dan pendidikan masyarakat.
Menurut KSP, kebutuhan air minum higienis menjadi salah satu persoalan paling mendesak berdasarkan laporan yang diterimanya.[ril | Antoedy]
