halaman7.com – Aceh Timur: Menghadapi Ramadhan 1447 yang diperkirakan akan dimulai pertengahan Februari 2026. Pemkab Aceh Timur berupaya mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi para korban bencana banjir di daerah tersebut.
Untuk itu, Pemkab terus mengenjot validasi data yang akurat untuk pembangunan Huntara tersebut. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, Sabtu 3 Januari memimpin Rapat Validasi Data Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat dan kehilangan tempat tinggal.
Rapat yang berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur ini guna memfinalisasi data serta mempercepat proses perencanaan dan pembangunan Huntara. Agar dapat segera dilakukan ground breaking, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan.
Bupati menyampaikan, berdasarkan data sementara, jumlah rumah terdampak banjir terdiri dari 4.558 unit rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan. Karena itu, validasi data menjadi tahapan penting agar pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah Huntara juga harus diperjelas para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tegas Al-Farlaky.
Dalam rapat tersebut dibahas skema pembangunan Huntara, baik secara komunal maupun individual. Untuk pembangunan komunal direncanakan di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Julok.
Sementara itu, pembangunan Huntara pada lapak masing-masing warga direncanakan di Kecamatan Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak.
Bupati juga menyampaikan adanya skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara. Dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan Huntara komunal dalam satu kawasan. Sementara BNPB akan menangani pembangunan Huntara individual di atas lapak tanah milik keluarga terdampak.
“Kami merumuskan proses perencanaan pembangunan Huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus segera bergerak, apalagi menghadapi Ramadhan. Meski ada kendala tanah seperti di Lokop, pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dengan memastikan validitas data dan koordinasi lintas pihak berjalan optimal.[ril | Antoedy]
