halaman7.com – Sabang: Kota Sabang masuk dalam daftar 75 pemerintah daerah penerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori utama yang diberikan BPJS Kesehatan.
Penghargaan tersebut diterima Walikota Sabang, Zulkifli H Adam, pada acara deklarasi dan pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026.
Walikota Sabang, Zulkifli H Adam, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam kepesertaan JKN.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah. Artinya, apa yang selama ini kita upayakan untuk memastikan masyarakat Sabang terlindungi jaminan kesehatan sudah berada di jalur yang benar,” kata Zulkifli.
UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan kesehatan, bagi masyarakatnya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kota Sabang menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi, dalam memastikan seluruh penduduk memperoleh akses layanan kesehatan.
Penghargaan ini diraih setelah Pemerintah Kota Sabang memenuhi indikator utama Universal Health Coverage. Yakni cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 99 persen serta tingkat keaktifan peserta sedikitnya 95 persen. Sehingga hampir seluruh masyarakat Sabang telah terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Kategori Utama diberikan kepada daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 99%, tingkat keaktifan peserta minimal 95%, penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 18%, serta telah berstatus UHC Prioritas dan melunasi pembayaran iuran PBPU Pemda hingga September 2025.
Walikota Sabang menjelaskan, Pemerintah Kota Sabang akan terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan capaian UHC, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ke depan, kita tidak hanya fokus pada kepesertaan, tapi juga kualitas layanan. Harapannya, masyarakat bisa berobat dengan tenang tanpa memikirkan biaya,” tambahnya.[ril | M Munthe]
