Catatan: Dr Usman Lamreung
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dengan logo baru bergambar gajah merah-hitam sebagai representasi partai baru dengan identitas progresif, anti-korupsi, dan berorientasi pada politik generasi muda hingga ke Aceh.
Namun, ketika narasi ini dibawa ke Aceh – daerah dengan kekhususan politik, sejarah konflik, penerapan syariat Islam, dan keberadaan partai local – PSI dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang jauh lebih kompleks dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Aceh tidak hanya arena kompetisi elektoral, tetapi ruang politik dengan cleavage historis dan identitas yang kuat.
Dari perspektif teori party dealignment (Dalton, 2000), melemahnya ikatan ideologis pemilih terhadap partai-partai mapan membuka peluang bagi partai baru seperti PSI. Di Aceh, kejenuhan publik terhadap konflik elite partai lokal, fragmentasi internal pasca-dominasi partai lokal, serta rendahnya kinerja kebijakan publik menciptakan ruang bagi aktor alternatif.
Segmen pemilih muda, pemilih rasional di wilayah perkotaan, dan kelas menengah terdidik relatif lebih cair secara politik dan tidak sepenuhnya terikat pada memori konflik atau simbol perjuangan masa lalu.
Dalam konteks ini, PSI berpeluang memanfaatkan politik berbasis isu (issue-based politics), seperti transparansi anggaran, tata kelola pemerintahan, pengangguran pemuda, dan meritokrasi birokrasi.
Teori rational choice (Downs, 1957) menjelaskan bahwa pemilih rasional akan memilih partai yang dianggap mampu memaksimalkan kepentingannya. Jika PSI mampu menerjemahkan isu nasional ke dalam problem konkret Aceh, peluang elektoral tetap terbuka, meski terbatas.
Namun, peluang tersebut dibatasi oleh struktur politik Aceh yang unik. Dalam kerangka teori institusionalisme (North, 1990), aturan formal dan informal membentuk perilaku aktor politik.
Keberadaan partai lokal di Aceh bukan hanya instrumen elektoral, tetapi simbol politik pasca-konflik yang memiliki legitimasi historis. Partai nasional, termasuk PSI, berkompetisi dalam arena yang secara struktural tidak simetris.
Selain itu, tingkat pelembagaan partai PSI di Aceh masih rendah. Mengacu pada teori party institutionalization (Mainwaring & Scully, 1995), partai yang lemah secara organisasi, kaderisasi, dan akar sosial akan kesulitan bertahan dalam kompetisi lokal.
PSI masih bergantung pada branding nasional dan media sosial, sementara politik Aceh banyak ditentukan oleh jaringan lokal, patronase, relasi keulamaan, dan struktur informal yang mengakar hingga gampong.
Tantangan paling krusial PSI di Aceh adalah dimensi kultural. Teori cleavage sosial-politik (Lipset & Rokkan, 1967) menjelaskan bahwa perilaku memilih sangat dipengaruhi pembelahan sosial seperti agama, etnisitas, dan sejarah konflik. Aceh memiliki religius cleavage yang kuat, di mana kesesuaian nilai, simbol, dan etika politik menjadi faktor determinan.
Branding PSI di tingkat nasional yang kerap diasosiasikan dengan politik liberal, pluralisme normatif, dan gaya komunikasi konfrontatif berpotensi menciptakan jarak dengan sensibilitas sosial Aceh yang religius dan komunal.
Dalam politik lokal Aceh, legitimasi bukan hanya dibangun melalui program, tetapi juga melalui cultural embeddedness. Tanpa kemampuan melakukan local framing (Snow & Benford, 1988), PSI akan terus dipersepsikan sebagai aktor eksternal yang kurang memahami konteks lokal.
Secara teoritik, partai baru dapat bertahan jika mampu melakukan strategic adaptation (Panebianco, 1988), yakni menyesuaikan strategi tanpa kehilangan identitas dasar. Bagi PSI di Aceh, ini berarti memperkuat rekrutmen tokoh lokal yang memiliki legitimasi sosial, menghindari politik identitas yang konfrontatif, serta menggeser fokus dari isu simbolik nasional ke persoalan keseharian rakyat Aceh.
Tanpa langkah ini, PSI berisiko menjadi apa yang disebut Sartori (1976) sebagai partai marjinal, hadir secara administratif namun tidak relevan secara elektoral. Sebaliknya, dengan adaptasi cerdas dan konsisten, PSI masih berpeluang tumbuh secara gradual sebagai partai niche di wilayah perkotaan.
PSI di Aceh berada pada persimpangan antara idealisme nasional dan realitas lokal. Dalam politik Aceh, kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang paling progresif, melainkan siapa yang paling mampu membaca konteks sosial, sejarah, dan institusional.
Masa depan PSI di Aceh akan ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi: menjadi relevan tanpa kehilangan identitas, atau tetap murni namun terpinggirkan.[]
Penulis: Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR)
