halaman7.com – Simeulue: Persoalan APBK-P yang sampai saat ini belum juga kunjung dibahas DPRK Simeulue. Hal ini menyulut kekecewaan dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (Amarah).
Koordinator Amarah, Isra Fu’addi, menyampaikan kekecewaannya terhadap DPRK Simeulue yang dinilai terkesan lepas tanggung jawab.
“DPRK dan Pemkab harusnya bisa bersinergi dan duduk bersama mencari solusi,” tegas Isra, Selasa 8 Desember 2020.
Menurutnya, jika memang hasil konsultasi Pemda dengan Kemendagri bahwa pembahasan APBK-P mendapat kelonggaran waktu karena mengingat kondisi pandemi Covid-19. Harusnya DPRK dan Pemkab bisa bersama-sama menghadap ke Mendagri untuk memastikan kekuatan hukumnya.
Kalau ada persyaratan yang belum terpenuhi silakan duduk bersama demi menyelamatkan gaji para kontrak daerah, beasiswa dan kepentingan umum lainnya. Bukan malah sebaliknya terus mencari-cari kesalahan, sehingga DPRK terkesan seolah lepas tanggung jawab.
“Jika DPRK tidak mampu mencari solusi dan membiarkan para kontrak daerah menanggung beban dengan tidak dibayarkan gaji selama 3 bulan. Sia-sia ada dewan perwakilan rakyat di kabupaten Simeulue,” tegas Isra.
Isra menambahkan, ada 2.521 orang tenaga kontrak daerah yang dirugikan. Ditambah pemangkasan beasiswa yang semestinya bertambah Rp1 miliar dalam APBK-P sehingga menjadi Rp2 miliar tapi tinggal Rp1 miliar saja. Jika ini tidak bisa dicari solusi bersama, sia-sia ada perwakilan rakyat. Karena tidak bisa mewakili harapan masyarakat Simeulue.
Terakhir pihaknya berharap agar kiranya persoalan ini dapat dicari solusi bersama dan tidak berlarut-larut dalam drama yang memuakkan.
“Coba pikirkan nasib ibu-ibu penyapu jalan yang setiap pagi nyapu jalan untuk menafkahi anak mereka setiap bulannya,” ujarnya.
Tapi dengan tidak dibayarkan gaji mereka. Bayangkan kemana lagi mereka mengharap dan harus meminjam. Padahal kewajiban telah mereka laksanakan, belum lagi kontrak daerah lain.[Sutris | red 01]
