halaman7.com – Aceh Besar: Proyek Normalisasi Krueng Jantho dengan lokasi di RT 6 Gampong Bukit Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 2021 menuai kritik dan sorotan luas masyarakat Aceh Besar. Pasalnya lokasi proyek tersebut diduga berdekatan dengan lokasi wisata Jantho Panorama Park milik pribadi Bupati Mawardi Ali Kabupaten Aceh Besar.
Direktur Eksekutif Lembaga Emirates Development Research (EDR), Usman Lamreung mengungkapkan, publik Aceh Besar menduga program normalisasi Krueng Jantho, berupa pembangunan saluran dan peningkatan jalan di Gampong Bukit Meusara sesuai data di LPSE ini, bagian jalan mulus dalam pengembangan wisata milik pribadi Bupati.
“Dengan mengunakan kewenangan kekuasaannya program tersebut masuk pada anggaran 2021. Biarpun dalam beberapa media menyebutkan program normalisasi tersebut tidak dibahas di Musrembang gampong dan kecamatan,” ungkap Usman Lamreung, Selasa 1 Maret 2022.
Dikatakan, tren dalam kepemimpinan sepuluh tahun terakhir bupati di Aceh Besar yang akan berakhirnya tampuk kekuasaan membangun tempat wisata. Masa kepemimpinan sebelumnya Adun Mukclis dengan wisata Samahani dan Mawardi Ali pun tak kalah hebatnya dengan Jantho Panorama Park.
“Sah-sah saja publik Aceh Besar menaruh curiga dan menduga ada peran kekuasaan dalam menunjang dan mendukung Jantho Panorama Part karena milik penguasa Aceh Besar,” beber Usman.
Apalagi dalam perencanaan program, lanjut Akademisi Unaya ini, tidak masuk dalam pembahasan Musrembang ditingkat Gampong dan Kecamatan. Artinya Bappeda Aceh Besar sebagai dinas yang bertanggungjawab semua perencanaan program, harus bertanggung jawab bila dugaan publik benar ada indikasi KKN pada program normalisasi kruang Jantho ini.
Untuk itu, tambah Usman, sudah sepatutnya penegak hukum membongkar sejelas-jelasnya, dan berharap pihak Badan Pemeriksa Keungan (BPK) melakukan audit dan penegak hukum perlu cek kelapangan.
“Kami berharap pada Bupati Aceh Besar, bila ingin pembangunan destinasi wisata di Aceh Besar, tidak seharusnya hanya fokus di Jantho berdekatan dengan Panorama Part saja,” ujarnya.
Sebab, menurut Usman, masih banyak tempat-tempat wisata yang sudah dikembangkan oleh pengusaha Aceh Besar. Namun, hingga saat ini belum ada peran pemerintah Aceh Besar dalam menunjang infrastruktur dasar.
Maka, sudah sangat wajar publik Aceh Besar kritik atas kebijakan program pembangunan di Aceh Besar yang masih saja pilih kasih, dan hanya menguntungkan penguasa saja.
Usman menegaskan, sudah sepatutnya pemerintah Aceh Besar untuk mengklarifikasi isu pembangunan normalisasi Krueng Jantho untuk kepentingan menunjang tempat wisata Jantho Panorama Park.
“Bappeda harus mampu menjelaskan pada publik Aceh Besar alasan program tersebut di buat,” pungkas Usman.[ril | red 01]
