halaman7.com – Jakarta: Perwakilan Keuchik (Kepala Desa) dari Kabupaten Aceh Jaya melakukan studi banding ke Bandung Provinsi Jawa Barat pada 7 sampai 11 Juni 2022 dalam rangka peningkatan kapasitas dan studi contoh keuchik.
Dalam studi banding itu, para kepala desa tersebut selain mengunjungi dua desa di Bandung. Para keuchik juga mengunjungi kantor Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta, Jumat 10 Juni 2022.
Kedatangan para perwakilan Keuchik disambut Kepala Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan DTT RI di kantor dengan penuh kekeluargaan namun penuh makna.
Hal itu, disebabkan Kepala Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, DTT RI juga berasal dari Aceh sehingga silaturahmi tersebut lebih dalam bentuk kekeluargaan.
Kepala DPMPKB, Salbiah dihadapan Kepala Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan DTT RI ikut melaporkan terkait kunjungan Bimtek para kepala desa ke Bandung.
Dalam hal itu, Salbiah menjelaskan, kedatangan para Keuchik untuk melihat bagaimana keberhasilan yang telah diraih selama ini disana. Baik mengenai administrasi desa dan keberhasilan Bumdes di dua desa itu.
ADD
Selain itu, Salbiah menjelaskan kedatangan para keuchik Aceh Jaya ke Kementrian Desa juga ingin menanyakan terkait Anggaran Dana Desa (ADD). Karena sejauh ini banyak sekali menerima laporan dari Kuechik terhadap penyaluran dana desa pada 2022.
Kepala Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan DTT RI, Razali mengatakan kehadiran para keuchik tersebut salah satu yang bagus karena dengan datang bisa mendengar langsung terkait hal yang menyangkut dengan desanya.
Di kesempatan itu, Razali juga menyampaikan terkait penyaluran Anggaran Dana Desa disebutkan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.
“Sehingga dengan adanya dana desa yang dikucurkan pemerintah. Berharap desa itu lebih maju dan mandiri sebagaimana yang diharapkan,” jelas Razali.
Hal lain ia menyampaikan terkait penyaluran dana desa 2022 sesuai Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, sebesar 40 persen dana desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT. 30 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19. Sisanya untuk program sektor prioritas lainnta.
“Saya yakin, pengalokasi dana desa yang diterapkan pemerintah sudah sesuai dengan kondisi negara saat ini dalam penanganan covid-19,” jelas Razali.
Selain itu, terkait Bimtek Kepala Desa dari Aceh Jaya ke bandung menggunakan anggaran dana desa dalam peningkatan kapasitas desa tidak melanggar dengan aturan yang berlaku
Terhadap kunjungan itu mudah-mudahan apa yang dilihat saat Bintek di Bandung bisa dibawa pulang dalam kemajuan desa masing-masing. Karena dengan datang langsung ke lapangan sekurang-kurangnya bisa melihat bagaimana kemajuan desa yang dikunjunginya.
“Harapan kami, apa yang dilakukan pada Bimtek Kades ke desa di Bandung yang selama ini sudah sukses dalam memajukan desa. Ilmu yang di dapatkan dan apa yang dilihat bisa di praktekkan di desanya masing-masing,” imbuh Razali.[ril | Mus Calang]
