halaman7.com – Banda Aceh: Setelah sebelumnya, akademisi Unaya, Usman Lamreung mendiagnosa penyakit yang diderita managemen BPKS. Kini, Usman, membedah penyakit yang di derita lembaga elit tersebut.
Menurutnya, managemen BPKS kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya managemen internal belum mampu melakukan reformasi internal. Hal ini dibutktikan saat Iskandar Zulkarnain ditunjuk sebagai Kepala BPKS Agustus 2020 yang lalu.
Selama setahun lebih Iskandar menjabat BPKS, dan berkeinginan untuk melakukan feformsi managenem internal BPKS. Namun sayang reformasi managemen internal belum berjalan mulus, dan terealisasi. Hingga Iskandar mundur sebagai kepala BPKS.
Selanjutnya Ketua DKS menunjuk Junaidi sebagai Kepala BPKS. Sekitar lebih kurang 5 bulan BPKS dibawah kendali Junaidi, belum ada terobosan dalam melakukan pembenahan managemen internal. Malah bertambah bermasalah konflik internal, menandakan BPKS tidak sedang baik-baik saja.
“Ini berdampak buruk pada kinerja,” tegas Usman Lamreung, Kamis 7 September 2022.
Dikatakan, konflik managemen internal BPKS terjadi akibat ketidakmampuan secara personal kepala mengelola BPKS. Konflik internal terjadi diperparah lemahnya pengawasan dari Dewan Pengawas BPKS.
Dimana posisi Dewas dalam mengontrol kinerja managemen BPKS? Kenapa kisruk dan konflik managemen internal BPKS tidak dilakukan dievaluasi dan diberikan rekomendasi serta saran kepada Dewan Kawasan Sabang. Bukankah Dewas sebagai pengawas kenerja BPKS termasuk evaluasi kinerja managemen?
Atau jangan-jangan carut marut penyelenggaraan manajemen BPKS sepertinya juga tidak terlepas ada intervensi dewan pengawas yang kurang proporsional/professional. Dalam melakukan peran di managemen internal BPKS, terlalu kental dengan muatan politis?
Menurut Usman, harapan publik ada seorang pimpinan menciptakan kondisi yang berimbang. Bukan memojokkan siapapun SDM internal BPKS. Bukan menghakimi apa lagi tendensius, tidak boleh seperti pengamat. Berbuatlah yang dapat menggerakkan lembaga BPKS kepada jalurnya (on the track).
Tidak perlu berbangga dengan program yang sifatnya cuma rutinitas, atau program yang cuma pemborosan anggaran. Tapi punya terobosan, tidak ada alasan tidak dapat bergerak maju karena ada piring kotor lama.
“Kalau semua pimpinan cara berpikirnya seperti ini. Bisa jadi mimpi besar rakyat Aceh bakal hampa udara,” beber Usman.
Dikatakan, Dewas BPKS itu sudah bertahun-tahun bertugas mengawasi lembaga BPKS. Apa yang sudah diawasi dan dilakukan. Mengapa tidak ada arahan, agar BPKS selaku BLU bisa mendatangkan PNBP dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik.
Apalagi dalam kawanan dewas tersebut ada Dewas yang sudah antar periode kepemimpinan masih bercokol. Tapi tidak nampak kiprahnya, malah akhir-akhir ini asyik berpelesir wara wiri menikmati SPPD. Ini sungguh menyedihkan, sedikitpun tidak ada rasa malu.
Mungkin DKS harus mempertimbangkan kembali keberadaan komposisi dewan ini. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dewan Kawasan Sabang sudah selayaknya harus menpertimbangkan melakukan reformasi di Dewan Pengawas, beserta managemen Internal BPKS. Untuk segera diganti yang lebih baik,” pungkasnya.[ril | red 01]
