halaman7.com – Aceh Tamiang: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang resmi memperpanjang masa Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi, yang meliputi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor.
Langkah ini diambil melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/1025/2025 sebagai upaya percepatan penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menetapkan perpanjangan status ini terhitung mulai 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026.
Keputusan tersebut didasari kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa bencana masih mengganggu tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara signifikan.
“Perlu dilakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk upaya lanjutan penanganan keadaan darurat yang dapat menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana,” bunyi poin pertimbangan dalam surat keputusan tersebut.
Siapkan Huntara
Sejalan dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Kabupaten mulai melakukan langkah proaktif untuk pemulihan sektor permukiman.
Fokus utama saat ini adalah persiapan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menerangkan langkah ini diambil mengingat kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya gangguan pada tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat bencana.
”Sebagai landasan perencanaan, kami mengimbau seluruh Kepala Keluarga (KK) yang memiliki hunian milik pribadi terdampak banjir untuk segera melaporkan kondisi bangunan mereka kepada Datok Penghulu setempat,” ujarnya.
Normalisasi Kota
Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bergerak cepat melakukan pembersihan total di kawasan Kota Kualasimpang guna menghidupkan kembali denyut nadi perekonomian daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir Nopember lalu.
Armia Pahmi, menekankan normalisasi wajah kota merupakan langkah krusial agar aktivitas perkeonomian dan distribusi barang tidak terhambat terlalu lama.
“Kami menaruh perhatian besar pada pemulihan infrastruktur pasca banjir akhir Nopember lalu. Pembersihan kawasan perkotaan menjadi prioritas utama kami saat ini, di samping fokus kita yang juga terus berjalan dalam membersihkan kawasan permukiman warga,” ucapnya.
Lebih lanjut, Armia menambahkan Kota Kualasimpang adalah sentra ekonomi utama di Aceh Tamiang. Jika akses utama masih tertutup lumpur atau sampah sisa banjir, maka pemulihan ekonomi masyarakat akan berjalan lambat.
Aksi pembersihan ini dilakukan secara terpadu melibatkan personel TNI-Polri, BPBD, kementerian terkait, Dinas Lingkungan Hidup, serta berbagai mitra multipihak.
Fokus utama kegiatan tersebut adalah pembersihan material sisa banjir di jalan-jalan protokol dan akses publik guna memastikan arus transportasi warga kembali normal.
“Sinergi dengan TNI-Polri dan kementerian serta para mitra sangat membantu percepatan ini. Kita ingin memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman dalam waktu sesingkat-singkatnya,” imbuhnya.[ril | Antoedy]
