Aceh  

Aktivis Gayo: Pansus DPRK Aceh Tengah Tindak Pembodohan dan Buang-buang Uang

halaman7.com – Banda Aceh: Seorang mahasiswa aktivis asal Gayo, tepatnya Aceh Tengah, Akbar Bintang mempertanyakan pentingnya Pansus DPRK Aceh Tengah yang melakukan safari ke Lhokseumawi dan Banda Aceh.

Setiap permaslahan apapun yang booming di Aceh Tengah selalu ada Pansus. Padahal, Pansus ini hanya membuang-buang anggaran saja. Karena jika dilihat permasalahan yang muncul lalu ada Pansus, tidak ada juga membuahkan hasil.

Masalah tambang, misalnya, dimana Pansus sudah setengah tahun di buat, namun sampai saat ini belum ada hasil. Karenanya, Pansus tidaklah tepat untuk menyelesaikan masalah, apalagi Pansus itu dijadikan ajang jalan-jalan.

“Jangan bodohi rakyat dengan Pansus ini, pansus itu,” tegas Akbar Bintang, Rabu 17 Juni 2020 di Banda Aceh.

Pernyataan tegas Akbar ini juga, sebagai klarifikasi atau jawaban dari pernyataan Ketua Pansus, Sukurdi menyangkut kasus (perseteruan bupati-wakil bupati) yang muncul di Aceh Tengah saat ini. Dimana, sebelumnya, Sukurdi menyatakan, apa yang mereka lalukan (Pansus) telah sesuai dengan aturan.

“Apa yang kami lakukan sudah sesuai aturan perundang-undangan dan di fasilitasi negara,” ujar Sukurdi.

Menurut Akbar, DPRK harus cerdas mengambil posisi dan peran dalam konflik antara bupati dan wakil bupati Aceh Tengah. DPRK seharusnya mengunakan jabatan dengan memanggil bupati dan wakil bupati, bukan memaksakan untuk menjemput kemanapun mereka (bupati/wakil bupati) pergi dalam waktu 6 hari.

Tim Pansus menyebutkan akan mengejar kemana bupati akan pergi, termasuk ke Banda Aceh. Sedangkan Bupati saat ini masih di Aceh Tengah, bahkan dikabarkan sedang membagi-bagikan masker.

Jadi Tim Pansus DPRK sangat lucu rasnaya, memaksakan untuk ‘bersafari’ di saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Miris melihat tingkah wakil rakyat yang seharusnya merakyat ini.

Baca Juga  Abusyik Serukan Warga Pidie Lakukan Ritual Tolak Bala Lawan Covid-19

“Inikan buang-buang uang saja, padahal saat kondisi begini lebih banyak hal yang dapat dilakukan dengan anggaran tersebut yang mengarah langsung untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

“DPRK jangan masuk pada lingkaran keduyusan sehingga tidak terbentuk semacam sebuah orkestra yang menggambarkan betapa lucunya Pemerintah di Aceh Tengah,” tambahnya.

Akbar mengingatkan, yang harus di perjuangkan DPRK adalah kesejahteraan rakyat. Jadi tidak tepat mengambil langkah harus memaksakan bersafari di saat keadaan saat ini. Jika perlu koordinasi perdamaian dari kedua belah pihak, masih bisa melakukan dengan fasilitas aplikasi zoom online atau aplikasi lainnya.[str | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *