halaman7.com – Takengon: Tanggapan Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian terkait pernyataannya di salah satu media yang menyatakan dirinya tidak pernah dihubungi kawan-kawan yang melakukan penolakan terhadap tambang PT LMR di Linge menunjukan kelucuan dan aneh.
“Seperti menunjukan dirinya (Wakil Ketua DPRA) sedang mengalami penyakit ‘amnesia’,” ujar Koordinator Jang-Ko, Maharadi, Senin 13 Juli 2020.
Untuk itu, Maharadi mengingatkan. Pertama mungkin ia lupa saat hari pertama dilantik, pada 3 September 2019. Mahasiswa Banda Aceh memberikan tiket pulang pada dirinya, dalam salah satu tuntutan aksi itu.
Tercatat jelas dan disampaikan dengan lantang bahwa ada penolakan dari mahasiswa terkait hadir dan beroprasinya tambang di wilayah Linge, Aceh Tengah.
Aksi juga dilakukan pada 19 September 2019 di kantor gubernur oleh kawan-kawan mahasiswa Gayo, bahkan aksi demonstrasi tersebut dipenuhi kericuhan.
“Media-media nasionalpun saat itu ikut meliput aksi kawan-kawan di kantor gubernur, kawan-kawan kita banyak yang harus terlibat bentrok dengan aparat keamanan, luka-luka, pingsan dan sebagainya, inikan aneh kalau wakil rakyat apalagi berposisi strategis tidak tahu hal tersebut,” ungkap Maharadi.
Kedua, DPRA itu punya alat dan kekuatan bahkan di berikan dana untuk mendengar aspirasi masyarakat, jadi apa alasan hendra budian bertingkah seolah raja, menunggu informasi dan aspirasi rakyat diantarkan ke gendang telinganya.
Ketiga, saat Hendra turun ke wilayah pemilihanan beberapa hari lalu, sebagai Wakil Ketua DPRA, apa tidak mengetahui ada aksi mahasiswa di DPRK Aceh Tengah, terkait penolakan PT LMR ini.
INFO Terkait:
Maharadi selaku Koordinator Jang-Ko, juga melihat adanya kehilangan sense of crisis dari sosok seorang Hendra Budian. Padahal Wakil Ketua DPRA tersebut merupakan tokoh yang besar dan tumbuh dari civil society.
“Kok sudah bersifat raja, padahal lembaga legislatif itu harus punya kepekaan yang tinggi, sehingga mampu mendengar secara jelas suara-suara dari masyarakat,” kata Maharadi.
Maharadi menantang Hendra Budian untuk menyatakan sikap terkait PT LMR. Wakil Ketua DPRA harus sadar bahwa marwah, cagar budaya, asal-usul Gayo, ekosistem, hutan dan kehidupan masyarakat Gayo sedang dalam ancaman bahaya dengan kehadiran PT LMR ini.
“Hendra budian harus nyatakan sikapnya terkait polemik PT LMR, jangan menunggu di demo lagi, tolong baca UUPA itu, jangan diamkan UU Minerba merusak kekhususan Aceh,” tutup Maharadi.[str | red 01]
