halaman7.com – Banda Aceh: Gebrakan Aminullah Usman sebagai Walikota Banda Aceh di bidang ekonomi dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Mahirah Muamalah Syariah (MMS) membawa angin segara bagi UMKM.
Lembaga tersebut didirikannya setelah melihat fenomena rentenir yang mengakar di Banda Aceh. Rentenir ini memberikan efek ketergantungan kepada pengusaha kecil.
“Praktik riba yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat seakan membunuh perlahan sendi-sendi perekonomian di kota ini,” ujar Aminullah, Sabtu 25 Juli 2020.
Menurut walikota, LKMS ini dikelola tenaga profesional dengan tujuan utama untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM. Tujuan lainnya, memberangus praktik riba yang banyak menjerat pengusaha kecil di Banda Aceh.
Mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh (kini Bank Aceh Syariah) selama dua periode ini, paham betul jika UMKM dapat diandalkan menjadi tulang punggung perekonomian kota.
Hanya saja, UMKM sulit berkembang saat itu akibat terkendala akses permodalan. Untuk mendapatkan modal usaha mulai dari Rp500 ribu hingga Rp5 juta tentu tak ter-cover perbankan.
“Alhamdulillah, kurang dari waktu tiga tahun, MMS berkembang pesat dan UMKM pun menjelma menjadi solusi ampuh perekonomian Banda Aceh,” ungkapnya.
Bukti sahihnya, rinci Aminullah, per 30 Juni 2020, MMS telah mampu menggaet nasabah sebanyak 6.000 orang lebih.
“Pembiayaan yang sudah dikucurkan sekira Rp15 miliar bagi 2.000-an pengusaha kecil. Termasuk pedagang asongan dan nyak-nyak penjual sayur di kaki lima,” ucapnya.
Sementara itu, MMS sukses menghimpun dana dari pihak ketiga sebesar Rp25 miliar. Kemudian aset juga sudah menyentuh angka Rp35 miliar. MMS pun mulai meraup laba positif sebesar Rp326 juta.
Saat yang bersamaan, UMKM tumbuh subur di Banda Aceh. Per Mei 2020, jumlahnya mencapai 12.970 unit. Sebagai perbandingan, pada 2018 jumlah UMKM tercatat 10.994 unit dan 2019 sebanyak 12.012 unit usaha.[ril | red 01]
