halaman7.com – Banda Aceh: Pengamat Sosial Politik Kemasyarakatan, Usman Lamreung mengungkapkan, pada masa pademi ini. Fasilitas Kesehatan (Faskes) menjadi momok yang menakutkan bagi orang orang yang ingin berobat.
Kenapa? Karena pelayanan yang diberikan tenaga kesehata (nakes) dalam melayani orang yang berobat tanpa mekanisme yang jelas. Pihak Nakes seakan benar-benar sangat teraumatis terhadap pasien Covid-19. Sehingga mengganggap semua pasien berobat adalah penderita Covid-19.
Sehingga banyak pasien yang tidak terinfeksi Covid tidak terlayani dengan baik saat berobat. Akibat mekanisme dan pelayanan Faskes yang tidak jelas, tidak sedikit pasien yang berobat terlantar.
“Akibat penanganan yang lambat tersebut membuat pasien tambah trauma. Bisa memperparah kondisi pasien. Malah sampai pasien drop hingga berakibat meninggal dunia,” ungkap Usman, Kamis 13 Agustus 2020.
Menurut Usman, masa pademi ini. Pihak Nakes sangat lamban dalam menangani pasien. Tidak ada mekanisme yang jelas penanganan pasien yang bukan Covid-19. Mulai dari di IGD dan pelayanan di ruang inap.
Dikatakan, tenaga kesehatan yang merupakan garda terakhir dalam penanganan pasien. Baik pasien positif atau terduga dan pasien yang bukan sakit Covid-19. Sudah seharusnya Faskes mempunyai standar dan Protap yang jelas dalam penanganannya.
“Jangan sampai pasien yang bukan Covid-19 meninggal akibat diterlantarkan atau akibat penanganan tidak jelas,” beber akademisi Unaya ini.
Dengan keilmuan yang dimiliki tenaga medis, lanjut Usman, seharusnya mereka benar-benar terdepan. Bukan malah takut seperti masyarakat biasa yang tidak memiliki kemampuan dibidang penyakit tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban tindakan Faskes.
“Apabila ini tidak diperbaiki. Jangan salahkan masyarakat yang tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap faskes atau tenaga medis dalam penanganan Covid-19,” ujar alumni UGM Yogyakarta ini.
Road Map
Sudah seharusnya pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk membuat road map yang jelas. Dalam hal solusi dan penanganan pada pasien Covid-19 atau pun pasien penyakit lain di Faskes. Agar semua pasien terlayani dengan baik.
Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota jangan hanya fokus ke penaganan pasien Covid-19 saja. Efek domino angka kesakitan dan kematian bertambah bukan karena Covid. Tapi karena Faskes tidak maksimal bekerja, masyarakat takut berobat ke Faskes.
“Apa yang harus dilakukan pemerintah? Menurut kami bangun sistem terintegrasi Faskes dan masyarakat. Jadi tidak mengharuskan ke puskesmas atau rumah sakit hanya untuk control,” jelas mantan pekerja BRR Aceh-Nias ini.
Aceh begitu luas, konsentrasi pemeriksaan PCR hanya ada di Banda Aceh (Unsyiah dan Balitbangkes). Seharusnya pemerintah Aceh menyediakan PCR di 3 wilayah regional untuk memudahkan pelayanan yaitu wilayah timur, tengah dan barat selatan.
Maka, lanjut tokoh muda asal Aceh Besar ini, sangat penting Pemerintah Aceh selaku pemangku kebijakan untuk melakukan penanganan dan penurunan angka positif dan kematian. Baik korban Covid maupun penyakit lainnya.
DPRA Harus Tanggap
Tentunya, dengan melibatkan lintas instansi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Sebab selama ini terkesan acap kali jalan sendiri-sendiri tak terorganisasi dengan baik. Sebagai contoh penyampaian dan rekap positif serta kematian akibat Covid-19 ke media. Banyak instansi yang bicara, bukan satu pintu melalui Jubir Gugus Tugas Covid-19.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga pengawasan juga harus tanggap dengan berbagai masalah penanganan Covid-19. Dewan harus sering turun baik ke pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Ini agar berbagai masalah tersampaikan dan bisa memberikan solusi dan pendapat pada pemerintah.
“Penangan Covid-19 harus bersama-sama dan bekerja sama sesuai tugas dan fungsi. Agar Aceh bisa keluar dari serangan Covid-19,” imbuh Usman memberi solusi cerdas.[andinova | red 01]
