DALAM pandangan masyarakat, sepertinya mustahil ini terjadi. Karena instrument sehebat apapun yang ada di dunia ini digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dalam birokrasi tidak akan mampu diperoleh hasil dalam waktu dua minggu (bila dihitung dengan bekerja di hari libur).
Entah apa yang terjadi sepertinya sangat sarat kepentigan dalam mutasi tersebut. Bahkan masyarakat seperti terheran, kenapa ini bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu. Apalagi selama ini lembaga vertikal tersebut terkesan sangat adem dan sangat banyak mengukir prestasi di strata nasional, sebagaimana pemberitaan media-media lokal bahkan nasional.
Sebut saja salah satunya dalam kurun 5 tahun terakhir. Lembaga Kemenag Aceh menggungguli seluruh provinsi lain di Indonesia. Dengan perolehan penghargaan pelaporan dan realisasi anggaran terbaik nasional. Setiap tahunnya diserahkan sertifikat dan dipublis Kementerian Agama dalam acara Rakernas.
Publik pasti tau semua itu hasil kerja keras dengan penuh dedikasi dari seluruh pegawai Kanwil Kemenag Aceh. Para ASN menjadi garda terdepan dalam mencapai hasil tersebut dengan kinerja yang sudah dapat dikatakan baik berdasarkan prestasi secara nasional yang diperoleh.
Tak bisa dipungkiri. Ini juga berkat bantuan rekan-rekan media yang dengan setia mempublis setiap kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan seluruh karyawan di Kemenag Aceh. Hingga pada 2019, Kanwil Kemenag Aceh memperoleh pengharagaan tertinggi di tingkat nasional sebagai pengelola Medsos terbaik.
Mengamputasi Pejabat
Hal ini sangat berbanding terbalik dengan mutasi yang sarat kepentingan dan tergesa tanpa mempertimbangkan kinerja yang telah mendapat pengakuan secara nasional. Dengan mengamputasi hampir semua pejabat-pejabat yang sarat prestasi.
Bahkan selentingan terdengar ada promosi ke jabatan lebih tinggi di salah satu Kemenag di daerah tanpa melalui proses asessment seperti seharusnya. Hingga menabrak semua sendi-sendi regulasi yang wajib di penuhi dalam setiap mutasi pejabat.
Lebih jauh lagi yang di promosi tersebut belakangan terdengar cerita miring dari publik. Bahwa yang bersangkutan pernah terlibat perbuatan asusila berat. Dengan terlibat affair dan tertangkap bersama bawahannya di suatu tempat di lingkungan jajaran Kemenag Aceh.
Sungguh semua ini benar-benar melumpuhkan semua harapan dari publik terhadap lembaga kain putih ini.
Tidak hanya di situ. Ternyata gelombang mutasi yang lebih dahsyat lagi muncul hanya berselang beberapa hari setelah Idul Adha. Kali ini lebih jauh lagi sampai-sampai ada pejabat yang di nonjob kan tanpa apa kesalahan bahkan tidak ada proses apa-apa. Sesuai regulasi negara, kalau ada pegawai yang akan di nonjobkan itu hanya karena kesalahan fatal.
Kali ini Kasubbag Kepegawaian dan Hukum serta Kasubbag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Aceh jadi sasaran Kakanwil Kemenag Aceh, Dr Iqbal dan timnya. Sungguh publik terhenyak, ketika tiba-tiba ada pelantikan yang sangat tertutup. Sampai web resmi Kemenag pun tidak merilisnya.
Kiranya asa yang tertanam pada Dr Iqbal oleh masyarakat Aceh berubah total dengan kondisi yang diciptakan. Ketika penulis mencoba mencari berita terkait pelantikan siluman tersebut, sungguh tidak disangka. Setelah asa yang begitu tinggi diletakakan di pundak Iqbal sebagai putra pejuang Aceh.
Semua regulasi yang meharuskan dilakukan saat pelantikan. Mulai dari proses asessment dan penilain kinerja sampai prosesi pelantikan di abaikan begitu saja. Bahkan sampai Kasubbag Umum dan Humas yang sudah menoreh prestasi nasional dalam kategori Pengelola Medsos terbaik nasional pun dibangku panjangkan tanpa ada kejelasan posisi.
INFO Terkait:
Tidak Disiplin Bekerja
Posisi tersebut di percayakan kepada Kasi Pontren Kabupaten Aceh Selatan. Ternyata sangat tidak disiplin bekerja selama menjabat Kasi Pontren itu. Bahkan menurut sumber terpercaya di Aceh Selatan yang bersangkutan tidak masuk kantor hampir selama 5 bulan. Karena ikut menjadi tim pemenagan dalam open biding Iqbal untuk menuju kursi Kemenag Aceh satu.
Lebih jauh lagi, Kursi Kasubbag Kepegawain dan Hukum dikosongkan begitu saja. Padahal dalam waktu dekat unit tersebut akan menghadapi pekerjaan besar dalam rangka pelaksanaan SKB CPNS.
Sebelumnya saat SKD dengan peserta 23 ribu lebih sudah sukses dilaksanakan. Ini berkat tanggung jawab tinggi yang ditunjukkan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum. Dengan minim anggaran pelaksanaan, Idris Suteja yang pada saat itu menjabat, juga ikut terbawa gelombang mutasi pasca lebaran haji tersebut.
Dalam prosesi pelantikan pun ternyata tidak dilakukan sesuai persyaratan minimal sebuah prosesi pelantikan untuk mengesahkan seluruh proses yang dilakukan. Sebut saja dalam Perka BKN disebutkan setiap pelantikan harus di awali dengan menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai syarat prosesi pelantikan.
Namun hal itu sama sekali tidak dilakukan. Bahkan dalam keputusan Menteri Agama tentang protokol acara resmi Kemenag, mewajibkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan, menjadi bagian prosesi pelantikan.
Sungguh ironi. Sehingga ada yang menyelutuk. Apakah putra mantan pejuang GAM tersebut anti dengan lagu Indonesia Raya yg merupakan lagu kebanggsaan Indonesia ini?.
Pelantikan Tidak Sah
Kalau merujuk ke Perka BKN dan Keputusan Menteri Agama di atas. Bisa dianggap pelantikan tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi unsur mininal dalam proses pelantikan.
Kiranya publik sangat berharap tindankan nyata dari Kementerian Agama pusat dalam menyikapi masalah yang seharusnya tidak terjadi ini. Jika saja semua asa dan harapan publik bisa sejalan dengan tindakan Dr iqbal yang berdarah Aceh asli.
Apalagi darah perjuagan mengalir dalam tubuh beliau sebagai putra mantan Gubernur GAM wilayah Pidie. Entahlah seharusnya dengan disambut tradisi pesijuek setiap melakukan kunjungan kerja, bisa menjadi penyejuk dan membawa keteduhan.
Bukan malah mengabaikan seluruh regulai hingga menabrak sendi religius ke Islaman di lembaga dengan tingkat kesolehan sosial tinggi dimata publik ini. Wallahuallam..[Aleefa]
