halaman7.com – Aceh Tamiang: Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar berkunjung ke Aceh Tamiang, Senin 7 Desember 2020 dalam rangkaian silaturahim dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Kehadiran Wali Nanggroe ke daerah ini juga ingin mengetahui permasalahan yang ada di Aceh Tamiang. Mengingat Aceh Tamiang menjadi wilayah perbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara.
Seperti halnya kalau di Aceh Singkil dan Subussalam selain permasalahan tanah yang diambil. Banyak juga warga pendatang yang datang kesana yang awalnya dengan niat berbisnis sampai akhirnya membangun gereja-gereja.
Ini menjadi permasalahan yang rumit. Karena masalah agama menjadi hal yang sangat sensitif. Ada juga masalah pulau-pulau kecil yang menurut sejarah adalah milik Aceh. Karena adanya makam-makam ulama Aceh.
“Tiba-tiba ada kabar yang beredar telah diklaim Sumatera Utara,” terang Malik Mahmud dalam pertemuan tersebut.
Sejarah
Wali Nanggroe mengatakan dirinya ingin mengetahui langsung sejarah dari Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Apakah ada konflik yang terjadi demikian dengan Sumatera Utara (Sumut).
“Saya ingin mengumpulkan semua permasalahan yang terjadi diwilayah perbatasan di Provinsi Aceh ini. Sehingga setelah semua permasalahan terkumpul. Saya dapat menyampaikan kepada kementerian dan mencari penyelesaiannya bersama dan mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang baik,” jelasnya.
Rentenir
Menanggapi apa yang disampaikan Wali Nanggroe, Bupati Mursil mengatakan InsyaAllah apa yang terjadi di Aceh Singkil tidak terjadi di Aceh Tamiang.
Mursil mengatakan hal yang meresahkan di Aceh Tamiang adanya rentenir yang menawarkan kredit kepada masyarakat. Rentenir itu berasal dari Sumut.
“Inilah yang menjadi keresahan kami. Namun untuk mengatasi hal tersebut saat ini kami sudah membangun kerjasama dengan Lembaga Syariah di Banda Aceh yang dipimpin Pak Aminullah. Untuk membuat hal serupa di Aceh Tamiang dengan memberi pinjaman kepada masyarakat di Tamiang,” jelas Mursil.
Adapun pola pinjaman ini untuk Ibu Rumah Tangga guna membantu perekonomian keluarga. Tentunya dengan bunga yang sangat kecil dan boleh dicicil perhari, per minggu dan perbulan.
“Lembaga ini tinggal menunggu izinnya dari Kementerian Dalam Negeri saja,” terang Bupati Mursil.
Sedangkan terkait masalah perbatasan, Bupati Mursil mengatakan sejauh ini tidak ada tanah Aceh Tamiang yang melewati Sumatera Utara.
Dalam kesempatan ini. Bupati Mursil meminta agar pintu gerbang perbatasan dapat direnovasi dan tata ulang seperti dipasang lampu agar terlihat jauh lebih indah.
“Diperbatasan juga ada pesantren atau dikenal dengan pesantren perbatasan. Dimana banyak orang-orang dari Langkat yang menimba ilmu disitu. Tentunya Pemkab Aceh Tamiang berharap pesanteren itu dapat dibangun atau ditambah lagi,” pinta Bupati Mursil.
Gerbang Perbatasan
Terkait masalah pembangunan pintu perbatasan. Dr M Rafiq selaku Stafsus Wali Nanggroe menjelaskan untuk gerbang perbatasan, ia telah mengusulkan jauh hari konsep pembangunan gerbang perbatasan.
“Saya yang membuat draf untuk tata ruangnya. Saya mendesign akan dibuat gate untuk para pengendara mulai dari kendaraan angkut barang maupun penumpang. Ada pos untuk menyelesaikan administrasinya ada rest areanya. Namun hal tersebut tidak terwujud sampai sekarang,” ujarnya.
Tapi karena Bupati sudah menyinggung masalah ini, lanjut Rafiq, maka nanti akan dibicarakan. Tentang perbatasan ini ingin diselesaikan secara menyeluruh. Semua poinnya terselesaikan. Presiden sendiri sudah mengatakan mengetahui masalah di Aceh.
Karena pertemuan sebelumnya dengan Menteri Dalam Negeri juga membicarakan masalah perbatasan. Maka dari itu, pihanya ingin mengetahui apakah ada permasalahan yang terjadi diperbatasan. Apakah masyarakat merasa nyaman dan atau apakah ada permasalahan lahan yang diambil.
“Semua permasalahan ini nanti akan kita laporkan pada pertemuan nantinya dengan Presiden dan Menteri untuk mencari solusinya. Tentunya hasil dari pertemuan ini nantinya juga akan kami laporkan besok pada Gubernur dan Anggota DPR Sumatera Utara,” terangnya.[Antoedy]
